LBH-HAM DPW Pulau Nias Tandatangani MOU Dalam Bidang Hukum

  • Bagikan
LBH-HAM DPW Pulau Nias Tandatangani MOU Dalam Bidang Hukum

Liputan4.Com – Gunungsitoli, Sebagai wujud keseriusan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat m, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil (DPW LBH-HAM) Pulau Nias melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dalam bidang penyuluhan hukum dan pendampingan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berstatus tahanan.

 

 

LBH-HAM DPW Pulau Nias Tandatangani MOU Dalam Bidang Hukum

MoU ditandatangani bersama oleh Kepala Lapas Gunungsitoli Soetopo Barutu, A.Md.I.P., S.Sos.,M.Si., dan Direktur LBH-HAM DPW Pulau Nias Budieli Dawolo, S.H., dilaksanakan diaula gedung Lapas Kelas II B Gunungsitoli, Selasa (16/3), dihadiri oleh seluruh pengurus LBH-HAM DPW Pulau Nias, para Kasubsie dan sejumlah staf Lapas Gunungsitoli serta beberapa orang mewakili warga binaan.

Dalam sambutannya, Kalapas Soetopo menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama ini. \”Dengan terjalinnya kerjasama ini antara LBH-HAM DPW Pulau Nias, akan menjawab keluhan warga binaan tentang keinginan untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi agar mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam proses hukum, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga proses persidangan\” ujar Kalapas.

Sementara, Direktur LBH-HAM DPW Pulau Nias, Budieli Dawolo, S.H pada sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Lapas Kelas II B Gunungsitoli beserta jajarannya, yang telah bersedia penuh menerima LBH-HAM DPW Pulau Nias sebagai mitra dalam memberikan bantuan hukum bagi warga binaan dengan mendasari Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu..

\”Tentunya setelah ditandatanganinya MoU ini, maka kita akan segera melaksanakan fungsi kita sebagai lembaga bantuan hukum. Sehingga dapat terpenuhi kebutuhan warga binaan dalam hal pemahaman hukum. Hal ini tentunya tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa sinergitas yang baik\” kata Dawolo.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

TOL CHIKARANG DAN PELABUHAN MERAK DI TUTUP

10
1
0

Dandim 1710/Mimika Berharap Masyarakat Ikut Wujudkan Kamtibmas Sambut PON XX Papua

11
1
0

Walikota Ngamuk Dalam Mall

72
1
0

Teknik Pengambilan video Liputan4

27
3
0