"MARI SIAPKAN JIWA RAGA UNTUK MENJEMPUT KEAGUNGAN LAILATUL QADAR DAN KITA SEMUA MENJADI PILIHANNYA UNTUK MENDAPATI RAHMAT DAN MAGFIRAH-NYA DAN KEMBALI MENJADI HAMBA YANG DIKASIHI. MARHABAN YA RAMADHAN.""JIKA HATI SEPUTIH AWAN, JANGAN BIARKAN IA MENDUNG. JIKA HATI SEINDAH BULAN, HIASI DENGAN SENYUMAN. MARHABAN YA RAMADHAN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN. SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA."

Pungutan PTSL Yang Melebihi Aturan SKB Tiga Menteri Di Beberapa Desa Kec. Buaran Kab. Pekalongan

  • Bagikan
Pungutan PTSL Yang Melebihi Aturan SKB Tiga Menteri Di Beberapa Desa Kec. Buaran Kab. Pekalongan

Liputan4.com, Pekalongan – Di Indonesia, kasus sengketa tanah dan sengketa lahan seringkali terjadi. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, karena banyak sekali tanah yang tidak didaftarkan pada badan pertanahan setempat. Dengan kata lain, tanah-tanah warga masih banyak yang belum memiliki surat atau sertifikat kepemilikan yang sah.

Masalah yang kerap terjadi salah satunya pengklaiman tanah oleh pihak lain karena sang pemilik asli tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah pada akhirnya membuat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018.

Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025, maka keluarlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri yakni ;
– Mendagri
– Mentri Tata Ruang/Kepala BPN, dan
– Mentri Desa.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 25/SKB/V/2017, didalam SKB 3 Mentri tersebut sudah ditetapkan biaya persiapan pelaksana (kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai) untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 150.000.

Tetapi peraturan atau intruksi tersebut diduga kuat tidak di indahkan oleh beberapa desa di kec. Buaran kab. Pekalongan, disaat awak team media menanyakan kepada Bayu selaku Kades Wonoyoso dan Rian kades Paweden serta Sobirin selaku ketua paniti PTSL desa Watussalam kec. Buatan kab. Pekalongan menyatakan bahwa biaya program PTSL sebesar Rp. 300.000,-/bidang dan itu sudah keputusan musyawarah panitia, ungkap nya

Terpisah, Asri salah satu Kabid Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menangani PTSL saat dikonfirmasi via telepon mengatakan tetap sesuai anjuran peraturan SKB 3 Mentri, dan dari Peraturan Bupati (Perbup) juga tidak menyetujui adapun adanya penambahan biaya.

Lanjut dari Lancar salah satu Kasubsi BPN menuturkan penambahan biaya seperti itu diduga termasuk membebankan masyarakat karena desa yang lain itu masih memakai SKB 3 Mentri.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
1
Suka
Waww
0
Waww
Haha
3
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
2
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

38
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

21
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

71
0
0

Kegiatan Soft Opening Wisata Pantai Muara Indah Suak

35
1
0