PASPARAWI XIII SE-TANAH PAPUA

Mabes NGO: Pemkab Pamekasan Dituding Bantuan BLT Buruh Tani dan Buruh pabrik Rokok Tidak Jelas

Pewarta: P4n71 Topik: Hukum & Kriminal, Jawa Timur
  • Bagikan
Mabes NGO: Pemkab Pamekasan Dituding Bantuan BLT Buruh Tani dan Buruh pabrik Rokok Tidak Jelas

PAMEKASAN,  24 Lsm yang tergabung dalam MABES NGO Pamekasan ungkap Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2021 untuk para buruh tani dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tersebut Membuat masyarakat merasa di PHP (pemberi harapan palsu) oleh pemkab pamekasan. Rabu, (22/07/2021).

Sebab menurut Salah satu orator aksi banyak masyarakat yang masih bergantung pada uluran tangan dari pemkab termasuk dana DBHC HT yang begitu besar tahun 2O21 sekitar Rp 64,5 M. Namun Dana dari Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Belum di rasa manfaatnya oleh masyarakat sehingga pemkab di anggap Lalai mengatasi bencana kemanusiaan di masa PPKM yang menyengsarakan Rakyat.

“Jadi jika bantuan yang akan direalisasikan untuk para buruh rokok dan petani serta pembangunan KIHT melanggar aturan dan merugikan Rakyat kami akan melakukan diskusi publik dalam forum karena aksi kami tidak pernah di temui. sebagaimana surat yang akan kami ajukan.” teriak President mabes NGO zaini wer wer dalam orasinya beberapa hari yang lalu.

di tempat yang sama M Tosan dalam orasi dan tuntutannya menekan pemkab kabupaten Pamekasan agar Rumah sakit yang tidak menerima pasien Covid sehingga banyak warga Ibu hamil yang meninggal maka harus di cabut ijin nya.

Sementara iklal dan Abdus Marhaen menyampaikan kalau hal tersebut menambah deretan panjang dari persoalan-persoalan yang nampaknya banyak yang janggal di Pamekasan dan menganggap pemkab mata hati Nurani nya telah mati dan tidak becus Nangani Persolan Musibah kemanusiaan hal itu di buktikan dengan perpanjangan PPKM di kabupaten pamekasan.

“Banyak yang janggal mas terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran di kab pamekasan ini di antaranya TPP ASN. anggaran OPD di pangkas dana DBHC HT tak jelas sehinga Rakyat di bikin REPOT PUSING,” tutur Jumai dan Rahem dihadapan awak media.

Kami akan terus kawal persolan persolan diatas dan menuntut pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana yang di alihkan untuk program penanggulangan dampak covid 19 (refocusing).

Print Friendly, PDF & Email
  • Bagikan