Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Usulan PPPK Dibatalkan, Gaji Guru Tak Kunjung Dibayar

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Usulan Pppk Dibatalkan, Gaji Guru Tak Kunjung Dibayar

LIPUTAN4.COM] MERANTI – Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang dirasakan para guru di Kepualauan Meranti, Riau. Tidak hanya kekecewaan terhadap pembatalan usulan formasi dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah lama dinanti, Hingga saat ini gaji para guru honorer daerah (Honda) pun tak kunjung dibayarkan. Jika pada akhir bulan Januari juga belum dibayarkan, maka gaji yang belum terbayarkan itu selama tiga bulan.

Seorang guru honorer daerah di salah satu sekolah di Desa Gemalasari Kecamatan Rangsang mengeluhkan karena sejak dua bulan terakhir belum menerima gaji, padahal dia tidak pernah absen mengajar muridnya di sekolah.


Padahal gaji sebesar Rp1 juta lebih per bulan yang bersumber dari APBD yang diterima setiap honorer daerah ini, katanya, untuk menambah pendapatan dan mencukupi kebutuhan keluarganya setiap hari.

Untuk itu, ia sangat berharap, pemerintah setempat segera membayar gajinya selama dua bulan tersebut.

“Kenapa ya sampai hari ini kami para guru honorer daerah belum menerima gaji selama dua bulan yakni gaji bulan Desember 2020 dan Januari 2021. Yang kami herankan gaji honorer kantor sudah dibayarkan, jujur saja bagi kami guru honor daerah gaji itu saja yang di harapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Firdaus.

Tidak hanya soal gaji yang tak kunjung dibayarkan, Ungkapan rasa kekecewaan prihal pembatalan usulan formasi dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga disampaikan sejumlah guru, salah satunya syam, guru honorer daerah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. 

“Kami honor sejak Tahun 2009, mendengar kabar PPPK Tahun 2021 bukan main senang, tapi Kado terindah itu musnah ternyata Usulan dibatalkan,”Ungkapnya kepada Media ini beberapa waktu lalu.

Dirinya menilai kesempatan emas dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Pusat untuk guru honorer disia-siakan Pemkab. Kepulauan Meranti.

“PPPK Ini kesempatan emas kami, sebab kabarnye 2021 tak ade rekrutmen PNS. Nampaknye Pemkab. Meranti menyia-nyiakan ini,”Ujarnya kesal.

Terkait pematalan usulan formasi dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sekretaris BKD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharuddin menyebut, BKD Kabupaten Kepulauan Meranti telah menginput keperluannya melalui aplikasi e-Formasi KemenPANRB. Namun setelah menimbang kemampuan anggaran daerah, maka diputuskan batal.

“Kami telah lakukan pengajuan usulan formasi guru PPPK sebelum 31 Desember 2020 lalu. Ada 130 formasi. Namun setelah berkoordinasi kepada kepala daerah dan pihak terkait, batal. Karena keperluan anggaran pendapatan guru PPPK tersebut tidak sepenuhnya menjadi beban keuangan pemerintah pusat, melainkan juga dibebankan kepada pemerintah daerah. Walaupun demikian kami sudah berupaya maksimal. Tapi setelah dievaluasi memang tidak bisa dipaksakan,” ungkapnya.

Soal gaji guru, Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti, Triyono mengatakan di bulan Desember pihaknya belum mengetahui persis terkait hal itu, karena kebijakan tersebut merupakan wewenang kepala daerah. 

“Kalau untuk gaji bulan Desember saya tidak tahu persis, apakah itu termasuk tunda bayar atau bagaimana, karena itu merupakan kebijakan Bupati dan banyak juga gaji dan insentif di bulan Desember yang belum terbayarkan,” kata Triyono, Jum’at (29/1/2021) sore.

Sementara itu untuk gaji bulan Januari pihaknya tengah menyusun dan menunggu usulan pembaruan SK yang setiap tahunnya dilakukan perubahan.

“Setiap tahunnya SK guru honor daerah itu dilakukan pembaruan dan surat perjanjian kerja yang akan diteken oleh Bupati saat ini sudah kami ajukan dan sudah sampai di bagian Hukum,” kata Triyono.

Ditambahkan, selain itu pihaknya juga tengah melakukan penyusunan berkas sambil mengupgrade data yang belum teregister. Hal itu pun tercantum didalam fakta integritas, jika tidak teregister, maka guru yang bersangkutan harus mengembalikan uang selama dia mendapatkan gaji tersebut.

“Sejatinya kami mempercepat pekerjaan dengan sudah menginput data. Karena jumlahnya sangat banyak, maka data ini kita susun dan dikumpulkan sekaligus guna meminimalisir ada yang tercecer. Namun para guru mengantarkan berkas sangat lambat, padahal sudah kita ingatkan jauh sebelumnya. Selain itu kita juga mengupgrade data yang belum teregister, jika tidak, sesuai yang tertera dalam fakta integritas maka dia wajib mengembalikan uang gaji yang telah diterimanya,” ungkapnya.

Ketika ditanyakan kenapa kebijakan pengecekan nomor registrasi ini baru diterapkan, sementara sebelumnya belum pernah diterapkan. Dikatakan hal itu untuk mengantisipasi sesuatu hal yang terjadi dikemudian hari.

“Saya masih belum lama disini, jadi kebijakan ini dilakukan agar tidak ada permasalahan yang bisa merugikan kedua belah pihak nantinya, makanya mulai sekarang kita lakukan pembenahan,” ujarnya.

Sejauh ini, katanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan anggaran untuk pembayaran gaji tenaga pendidik non PNS itu. Dimana pihaknya sudah mengusulkan surat perintah pencarian dana (SP2D) untuk gaji para tenaga honorer daerah tersebut.

“Sambil menunggu berkas ini disusun, kami juga sudah mengajukan SP2D nya dan akan segera dibayarkan,” kata Triyono lagi.

Sementara itu dengan berbagai alasan dan penuh pertimbangan, bisa saja pengajuan pembayaran dibayarkan tiga bulan sekaligus, mengingat saat ini sudah berada di akhir bulan Januari.

“Bulan ini sudah masuk akhir bulan, dan bisa saja kami langsung mengajukan tiga bulan sekaligus untuk mengobati rasa luka atas keterlambatan ini,” pungkasnya.

Untuk saat ini jumlah guru honor daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 512. Untuk gaji yang diterima sangat beragam berdasarkan jenjang pendidikan. Guru honorer tamatan S1 digaji sebesar Rp1.280.000 perbulan, tamatan Diploma 3 digaji Rp1.120.000 setiap bulan dan untuk tamatan SMA digaji sebesar Rp960.000 setiap bulan. (rls).