PPDB KOTA MEDAN 2022

Selamatkan APBD dari Kartel Kartel APBD ….. MAPANCAS Sumut Akan Melaporkan Kepada Presiden Situasional Dan Kondisi Penganggaran Yg Tidak Sesuai Permendagri 77 thn 2020

Selamatkan Apbd Dari Kartel Kartel Apbd ….. Mapancas Sumut Akan Melaporkan Kepada Presiden Situasional Dan Kondisi Penganggaran Yg Tidak Sesuai Permendagri 77 Thn 2020

Ketua Mapancas Sumut merasakan ada sebuah kekuatan besar di balik kisruhnya 2,7 T apbd sumut yang nyelonong saja mengatasnamakan multi years tanpa ada metode penganggaran yang tepat

Setelah di investigasi ternyata program Multi years tahun jamak tersebut ternyata tidak melalui tahapan Perda memang tahap 1 akan di lelangkan sekitar 500 M,namun apa kepentingannya di buat menjadi multi years ujar hendra….?


Di satu sisi masa jabatan Gubernur akan berakhir 2023 dan itu menabrak regulasi Permendagri 77 thn 2020,belum lagi tidak adanya usulan di KUAPPAS tentang kegiatan tahun jamak tersebut.

Pempropsu di ibaratkan sebagai anak dari Mendagri ,maka harus patuh pada regulasi permendagri sebagai acuan bukan nya patuh atau mengambil acuan kepada Kepmen pupr dalam menggunakan APBD.

Kalau APBN bisa kita mengacu sama APBN tetapi beda situasi pada saat kepala dinas BMBK menjabat sebagai kepala Balai pada saat itu bukan berada di wilayah penentu  tetapi sebagai perintah atasan namun saat ini kadis BMBK ini sebagai pemberi masukan dan saran kepada gub selaku kepala pemerintahan yang notabene harus mengerti dengan Tata cara kelola keuangan daerah ,jangan hanya membuat isu Asal bapak senang dan pembenaran atas regulasi peraturan yang beliau pahami.

Ingat pengalaman sebagai kadis baru saat ini yang menjadi pengalaman kadis BMBK jangan asal bapak senang saja menurut saya apa yg sudah di perdakan di APBD tetap laksanakan saja sesuai pembahasan di gedung DPRD Sumut,gak perlulah multi years yang payung hukumnya gak jelas hanya sebatas MOU pinpinan dewan dengan gub…itupun gak semua pimpinan dewan yang menandatangani

Pempropsu harus sampaikan informasi seluas luasnya kepada Rakyat agar jang an ada lagi kartel di dalam penyusunan APBD sudah saatnya transparansi anggaran jangan ada lagi bersembunyi ditempat terang

Print Friendly, Pdf & Email