Meski Dibutuhkan Namun Nasib Tak Menentu, Tenaga PIPK Mengadu ke DPRD TTS
Ket. Foto ; Nampak suasana pertemuan para tenaga PIPK dengan DPRD TTS di ruang Banggar.
LIPUTAN4.COM, SOE-TTS. Akibat tak kunjung mendapatkan kepastian terkait nasib mereka,25 orang tenaga PIPK yang bertugas di Puskesmas mengadu ke DPRD TTS,Selasa 18 April 2023.
Para tenaga PIPK merupakan tenaga kesehatan yang dibiayai oleh Kementerian kesehatan melalui DAK non fisik (BOK) sejak 2019 lalu. Namun terhitung Januari 2023 anggaran untuk honor tenaga PIPK sudah tidak dialokasikan lagi dalam DAK non fisik kementerian kesehatan. SK tenaga PIPK diketahui sudah berakhir per Desember 2022 lalu.
Para tenaga PIPK sempat mengadukan nasib mereka ke Bupati TTS, Egusem Pieter Tahun pada awal Januari lalu. Saat itu, Bupati Tahun berjanji akan membangun komunikasi dengan kementerian kesehatan dan Kemenpan-RB untuk memperjuangkan nasib para tenaga PIPK yang sudah mengabdi hampir 4 tahun tersebut.
Namun sayang hingga kini nasib para tenaga PIPK tersebut tak kunjung mendapatkan kepastian.
Oleh Bupati, para tenaga PIPK ini diminta untuk tetap bekerja sambil dirinya membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenpan- RB.
“ Sejak Januari hingga saat ini kami bekerja tanpa ada SK apa pun. Kami juga tidak gaji,” keluh para tenaga PIPK.
Terpantau, pengaduan tenaga PIPK diterima Wakil Ketua (Waket) DPRD TTS, Relygius Usfunan, anggota Komisi IV, Roy Babys, Marliana Lakapu dan Jason Benu di ruang Banggar. 
Wakil Ketua, Religius Usfunan menegaskan, jika selama ini para tenaga PIPK bekerja atas dasar janji Bupati, maka sudah selayaknya Bupati bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Apa lagi, yang meminta mereka untuk tetap bekerja adalah Bupati.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar pemerintah daerah segera mengeluarkan SK untuk para tenaga non ASN tersebut sebagai dasar mereka melaksanakan tugas.
“ ini orang sudah kerja empat bulan ini tanpa ada gaji, tanpa ada SK. Mereka hanya melaksanakan tugas atas dasar janji pak bupati. Oleh sebab itu, untuk menjaga wibawa pak Bupati, pihak Dinas Kesehatan harus segera mengeluarkan SK untuk para tenaga PIPK,” pinta Relygius.
Terkait masalah anggaran lanjut Pria yang akrab disapa Egi ini, akan diperjuangkan dalam perubahan anggaran mendatang.
“ Nanti pihak Dinas Kesehatan tolong hitung kebutuhan anggarannya berapa, biar kita perjuangkan di perubahan. Bagaimana pun mereka adalah anak daerah yang selama ini sudah mengabdi untuk daerah ini sehingga harus kita perhatikan nasib mereka. Tapi pihak Dinas harus segera keluarkan SK untuk mereka terlebih dahulu agar mereka ada kepastian dalam melaksanakan tugas di Puskesmas,” ujar politisi PKB ini.
Permintaan agar nasib 75 tenaga PIPK diperhatikan juga disampaikan oleh Roy Babys, Mariana Lakapu dan Jason Benu. Bagi ketiga, nasib para tenaga PIPK harus secepatnya diperjelas oleh Pemda TTS. Apa lagi, mereka sudah menyampaikan aspirasi mereka langsung ke pak bupati dan mendengar sendiri janji pak Bupati.
“ Harus segera ada kejelasan terhadap nasib anak-anak kita yang selama ini mengabdi sebagai tenaga PIPK. Jangan biarkan mereka bekerja tanpa ada kepastian akan nasib mereka,” pinta ketiganya.
Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Helen Saudale mengatakan, tenaga para PIPK sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pihak Puskesmas. Pasalnya saat ini, 95 persen tenaga yang ada di Puskesmas adalah tenaga fungsional. Sedangkan tenaga administrasi sangat minim.
Namun terkait kebijakan untuk mengeluarkan SK, berada di tangan Kepala Dinas. Dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada Kepala dinas.
“ Memang untuk tahun 2023 dalam DAK non fisik sudah tidak ada lagi anggaran untuk honor PIPK. Selain itu dalam juknis dana BOK juga tidak disinggung soal pembiayaan tenaga PIPK ini. Walaupun sebenarnya tenaga PIPK ini sangat dibutuhkan di puskesmas-puskesmas. Nanti saya akan komunikasi permintaan DPRD terkait penerbitan SK untuk para tenaga PIPK ini dengan ibu Kadis. Soalnya kewenangan itu ada di ibu Kadis,” pungkas Elen. (Sys).
Berita terkait
Tidak ada komentar