Mantan Sekretaris MA Nurhadi Diduga sebagai Tersangka Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD). Kali ini, Nurhadi dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

“NHD, mantan Sekretaris Mahkamah Agung dipanggil sebagai tersangka,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (9/1/2020).


Tak hanya itu, KPK juga memanggil menantu Nurhadi, Rezky Herbiono dan Karyawan Swasta, Briand Elfyandi sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Sementara Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan Hiendra Soenjoto.

Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto juga diagendakan diperiksa hari ini. Hiendra akan dimintai keterangannya sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Nurhadi pada Selasa, 7 Januari 2020, sebagai saksi. Namun, ia mangkir alias tidak menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut. Total, Nurhadi sudah tiga kali mangkir panggilan pemeriksaan KPK.

KULIAH GRATIS BEASISWA

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar.

Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014-Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.(Sumber: Okezone.com)