Mabes NGO Pamekasan Galang Koin 1 Miliar Untuk Bupati, Jangan Rampas Hak dan kesejahteraan Rakyat

  • Bagikan
Mabes NGO Pamekasan Galang Koin 1 Miliar Untuk Bupati, Jangan Rampas Hak dan kesejahteraan Rakyat

Liputan4.com, Pamekasan – Diduga Kekurangan anggaran pembangunan di Pemkab Pamekasan akan disumbang Rp 1 M oleh gabungan Markas Basar Lintas LSM (NGO) se Kabupaten pamekasan madura jawa timur, kamis (1/04/2021)

Aksi jilid III (tiga) ini merupakan lanjutan bentuk kekecewaan dengan kebijakan Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, tentang Belum dicairkannya TPP ASN selama tiga bulan terhitung Januari, februari dan maret, serta adanya kebijakan bupati pamekasan tentang penghapusan Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) ASN kab pamekasan

Gabungan Non Government Organization (NGO) Kabupaten Pamekasan, menggelar Aksi penggalangan Dana  Koin 1 Miliar akan terus berlanjut selama sepekan ke depan,  dan dari hasil sumbangan masyarakat nanti yang terkumpul akan disumbangkan ke Bupati Pamekasan.

“Aksi Penggalangan dana ini untuk menutupi kekurangan anggaran program visi misi, APBD, Dana Pokir, serta program skala prioritas dan bahkan pencitraan Bupati pamekasan serta pembangunan di Kabupaten Pamekasan, Asal jangan Rampas Hak dan kesejahteraan para abdi Negara (TPP-ASN).” Teriak sala satu orator aksi Abdussalam marhaen.

Secara bergantian berorasi, Slamet Riyadi, Iklal Formasi dan Abd Rahem menyatakan langkah ini merupakan bentuk dukungan kepada bupati Pamekasan, koin yang akan dikumpulkan sebanyak Rp 1 miliar Koin itu, dari seluruh warga Pamekasan, khususnya warga miskin baik dari kalangan abang becak, pencari Rumput, PKL, dan masyarakat umum yang telah ikut berpartisipasi menyumbang koin,

Dengan demikian Bupati Baddrut Tamam berfikir bahwa kebijakan penghapusan TPP serta belum di cairkan nya itu salah dan menciptakan kesengsaraan baru di Pamekasan.

“Koin 1 miliar nanti hasilnya kita sumbangkan ke Bupati Baddrut Tamam biar dia bisa membangun Pamekasan dari hasil sumbangan rakyatnya sendiri,” ujarnya sambil orasi penggalangan dana di arek lancor sebelah selatan.

Abdul halim dan Suja\’e tak mau ketinggalan ikut andil juga dalam orasinya, kebijakan penghapusan TPP, tidak diikuti dengan kebijakan lainnya. Misalnya, pengurangan anggaran dana sharing dan dana untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Pamekasan. Dengan demikian, kebijakan penghapusan TPP tidak dapat respon apa-apa dari anggota dewan.

“Di balik diamnya 45 anggota dewan terhadap kebijakan Baddrut Tamam, patut diduga adanya konspirasi jahat karena dana sharing dan dana Pokir dewan tidak dipangkas,” Ujar Suja\’e.

Oleh sebab itu, antara Bupati dan 45 anggota dewan, diduga hanya sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Sementara kepentingan rakyatnya dikesampingkan.

Sebelumnya beredar pemberitaan, anggaran TPP ASN sebesar Rp 63 miliar dari APBD tahun 2021, hingga saat ini belum dicairkan. Sudah 3 bulan TPP tersebut tidak cair. Bupati Baddrut Tamam merencanakan akan menghapus TPP tersebut untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang rusak. Namun, kebijakan itu mendapat penolakan dari ASN.

ASN kemudian mengadukan kebijakan tersebut kepada Mabes NGO di jln jokotole pamekasan. Namun Bupati Baddrut Tamam kemudian mengeluarkan ancaman agar ASN yang mengadu ke NGO untuk dipanggil dan dievalusi karena dianggap salah mengadu ke NGO.

Sampai berita ini tayang Pengalangan Koin 1M masih berlangsung.

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur