News  

Gabungan”LSM KEDIRI RAYA” SOROTI kinerja kejaksa’an kabupaten kediri

Gabungan&Quot;Lsm Kediri Raya&Quot; Soroti Kinerja Kejaksa'An Kabupaten Kediri

“GABUNGAN LSM KEDIRI RAYAk”
Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari LSM ijs(Indonesian juctice society),LSM GERAK INDONESIA, LSM GERAK KEDIRI,menilai kinerja aparat penegak hukum khususnya intitusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri diduga lamban dalam menangani laporan tentang duga’an adanya tindak pidana korupsi didesa kabupaten kediri.

Salah satu nya di desa Jambean terkait kec,kras kab,Kediri tentang laporan dugaan korupsi pada Pembuatan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Tahun 2018 dengan Modus Pungutan Biaya Pembuatan akte tanah, padahal dalam juknis progam ptsl tidak membutuhkan pembuatan akte, dan biaya pembuatan akte dibebankan kepada masyarakat yang melebihi SKB tiga mentri.


seperti yang di atur pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590 ; 3167A Tahun 2017 & Nomor : 34 Tahun 2017.Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL)

Di mana masalah tersebut sudah di laporkan oleh salah satu warga setempat Y (52) dan LSM GERAK INDONESIA kekejaksa’an kabupaten kediri.

Di mana adanya temuan beberapa Kwitansi Pembuatan Akte Tanah Ke PPAT S Kecamatan Kras yang di tandatangani penerima salah satu perangkat desa yang berinisial H dan Beberapa Kwitansi Biaya Pengadaan akte tanah.

DiSertai video panitia PTSL datang ke rumah salah satu warga upaya untuk mengembalikan Uang Titipan Pembuatan Akte Tanah atas suruhan sesorang yang berinisial H. Panitia PTSL mengundang 2 orang beriisil R dan A ke kantor desa hari senin tanggal 30 Maret 2020 dengan acara Penyelesaian Administrasi pembuatan akte tanah yang sudah berjalan 2 tahun lalu.

Dengan gigihnya Panitia PTSL datang lagi ke rumah warga tersebut hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 jam 19.30 dengan hal yang sama ingin mengembalikan uang titipan pembuatan akte tanah.

Laporan aduan salah satu warga yang merasa kecewa di mana senin tanggal 27 April 2020 di undang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk membaca hasil investigasi Kejaksaan di mana Panitia PTSL di desa Jambean sesuai prosedur.

karena merasa tidak sesuai fakta di lapangan warga tersebut meninggalkan ruang untuk pamit pulang dan meminta surat undangan ternyata tidak di kasih dengan alasan hanya menyampaikan berita acara, Ada apakah gerangan.

Perwakilan GABUNGAN LSM KEDIRI RAYA,Saiful anggota LSM ijs kediri mengatakan bahwa pihaknya berharap agar penanganan kasus- kasus yang di laporkan, bisa segera diselesaikan dengan cepat,prosedur dan juga harus lebih transparan, agar publik bisa mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kami menilai sejauh ini kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dalam menangani perkaranya tidak jelas terbukti seperti kasus-kasus yang sedang ditangani oleh kejaksa’an sebelumnya sampai hari ini belum jelas sejauh mana penangannnya,ditambah lagi kasus-kasus yang baru dilaporkan oleh kawan kawan dari LSM dan para aktivis penggiat anti korupsi lainnya ujarnya kepada awak media LIPUTAN4.

karena sampai saat ini belum ada perkara hukum terutama kasus korupsi yang diusut tuntas dengan alasan pemantauan dan pembinaan saja, yang kemudian melahirkan statmen tidak adanya kerugian negeri, sehingga kasus tersebut akhirnya berhenti di tengah jalan tanpa status yang tidak jelas.

Karena sesuai undang undang keterbuka’an informasi publik NO 14 tahun 2008 kinerja badan publik dan pejabat publik adalah termasuk informasi publik, jadi kami mengharap tranparan dan terbuka, ungkapnya ke awak media LIPUTAN 4

sampai berita ini dilansir dari pihak kejaksa’an kabupaten kediri melalui sambungan wa, belum bisa ditemui, dan menyuruh pengurus GABUNGAN LSM KEDIRI RAYA,lsm ijs(Indonesian justice society),LSM GERAK INDONESIA, LSM GERAK KEDIRI untuk datang dihari selasa ungkapnya keawak media LIPUTAN4 (rif)