Dugaan Meraup Untung Anggaran KWH Gratis lewat APBN

Dana Non Budgeter ‘Berjalan Liar’ di Musi Rawas

Musirawas–Liputan4.Com.Pemerintah Pusat Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Mengalokasikan Sejumlah Pendapatan&Belanja Negara Untuk Kepentingan Sambung Listrik Gratis Di Luar Dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun Tidak Halnya Seperti Di Kabupaten Musi Rawas Yang Meluncurkan Program Pemasangan KWH Meter Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu Pada Tahun 2019.

Peruntukan Bagi Rumah Tangga Atau Masyarakat Kurang Mampu Yang Rumahnya Belum Teraliri Listrik PLN Dengan Dokumen Nilai Anggaran Rp.387,400.000, Untuk Di 15 Lokasi Desa Kelurahan, Dengan Target 208 RTM (Rumah Tangga Miskin) Di Tahun 2019, Belum Maksimal.

Anehnya Program Subsidi Ataupun Penyambungan Listrik Gratis Yang Menggunakan Dana APBN Pemkab Tahun Anggaran 2019, dan dilanjutkan lagi di Tahun 2020 ini, Tumpang Tindih Dengan Dugaan Dana CSR Milik PLN Atau Bahkan Bantuan Bentuk Lainnya yang Bersumber pada Keuangan Negara, dengan alih-alih Mendapatkan Diskon 50% Dari Pihak PLN.

 

Seperti diketahui untuk di Tahun 2019, Program KWH Listrik Bagi Warga tak Mampu oleh Dinas PU Cipta Karya dengan target 208 RTM di 15 Desa, Hanya Merealisasikan 141 Warga Miskin Di 11 Desa Kabupaten Musi Rawas.

Mirisnya, Biaya Pemasangan yang telah di diskon separuh oleh PLN dari biaya yang telah dianggarkan APBN untuk Musi Rawas, diketahui tanpa adanya keterangan yang dibantu dana oleh pihak luar di dalam dokumen pengadaan Kepada Warga Di Kabupaten Musi Rawas yang belum ‘Merdeka’ dalam Menikmati Aliran Listrik.

KWH Gratis Rumah Tangga Miskin Di Musi Rawas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kab.Musi Rawas H. Ristanto Wahyudi Saat dikonfirmasi sekitar pukul 19.30 WIB, Rabu (29/7/2020), Menjelaskan Program Penerima KWH Gratis Dari Pemkab Musi Rawas Tersebut Sejak 2018 Sudah Dilakukan dan Tahun 2020 ini Kembali Dilanjutkan.

H.Ristanto Wahyudi

” Program Pemasangan KWH Gratis Bertujuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu ini Tak Lain Bentuk Kepedulian Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan Yang Merupakan Program Satu Satunya Yang Ada Di Sumatera Selatan, Supaya Dapat Meningkatkan taraf hidup & Angka Rasio Elektrifikasi Kabupaten Musi Rawas”.

Lebih Lanjut Saat Ditanyakan Perihal Terkait Penjelasan Bentuk Bantuan Dari PLN, Dirinya Tak Mampu Menjelaskan Secara Pasti ‘JUDUL ‘ Nilai Bantuan Pemasangan Sebesar 50 Persen Tersebut, dan Menyarankan Agar Mengkonfirmasi hal tersebut Kepada Pihak dari PLN WS2JB.

” Saat Kegiatan Akan Berjalan Kami Menemukan Hasil Dari Searching Di Google dan menemukan Form aplikasi pemasangan listrik gratis ,dan Pihaknya mengajukan Daftar Rekap Untuk Warga Penerima Pemasangan Listrik Gratis”,

“Memang Ada Kelebihan Anggaran Biaya Pemasangan Sebesar 38 Juta Rupiah di 2019 setelah Mendapat bantuan pemasangan listrik gratis yang di diskon 50% dari PLN termasuk biaya SLO tersebut “, Singkatnya.

Dok.net

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lubuklinggau A. HALIM. S.H.,MH Kepada Liputan4.com, Sabtu (01/08/2020) Mengatakan, dana yang masuk APBD Oleh Pemerintah Setempat Harus dikelola secara transparan Serta Wajib diketahui Secara Umum.

” Untuk CSR Atau Sejenis Bantuan Dari Pihak Perusahaan Harus Terpisah, Karna Merupakan Kewajiban Perusahaan dan tidak diperbolehkan campur aduk penggunaan dana non-budgeter di luar APBN dan APBD, Karna merupakan hal yang dilarang Di dalam sistem hukum Indonesia “. Pungkasnya.

Untuk itu pula seharusnya dana yang masuk harus dikelola secara transparan, Juga wajib diketahui secara umum, agar jangan sampai dana ini justru melahirkan rencana koruptif hingga berujung Jebakan bagi elite, pejabat daerah yang menyeret ke Meja Hijau, yang nyatanya tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat malah mengklaim sebagai ajang keberhasilan pejabat tersebut.

 

ilustrasi

Kabid Pertamanan Kebersihan & Kelistrikan Insan Setiawan. B,St,M.A.P Yang Dikonfirmasi Di Ruang Kerjanya Beberapa waktu Lalu (22/07/2020),

Dirinya menampik jika Dalam Pemberian Bantuan pemasangan KWH Gratis Dibantu Dana CSR PLN Untuk Kepentingan Sambung Listrik Gratis, Yang Anggaran Nya Telah Dialokasikan Ke APBD Daerah Setempat.

“ Kami Punya Bukti-Bukti Semua, Seperti Harga PLN Dan Keuntungan Yang Berbagi Dengan Pihak Penyedia Dengan Sistem Diskon 50 Persen, dan itu bentuk bantuan dari Pihak PLN yang Ujarnya Dalam memperingati HUT PLN kalo CSR itu Lain lagi .” Katanya .

 

Alhasil,dari Alibi Kutipan Dirinya Jelas, Tidak Ada Pemisahan Yang Tegas Antara Proyek Mana Yang Dibiayai APBN / APBD Atau CSR maupun bentuk bantuan lainnya, Malah Menimbulkan Tumpang Tindih Dana Non-Budgeter Dengan Program Pembangunan Yang ‘Berjalan Liar’, Untuk Menimbulkan Celah Diskresi Anggaran dalam Mengeduk dana yang bukan Haknya.(do)

Leave a Reply