PASPARAWI XIII SE-TANAH PAPUA

*Dana Pengadaan Posko PPKM Di Sejumlah Desa Di Jeneponto Jadi Sorotan Publik*

Pewarta: Basir Hasgas Topik: Jendela Birokrasi, Sulawesi Selatan
  • Bagikan
*Dana Pengadaan Posko PPKM Di Sejumlah Desa Di Jeneponto Jadi Sorotan Publik*

Liputan4.Com, Jeneponto_ Pemerintah RI lewat menteri dalam negeri Tito Karnavian keluarkan instruksi pembentukan posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tertuang dalam (inmendagri) nomor 24 dan 26 tahun 2021 sejak maret 2021 lalu.

Keberadaan posko ppkm tesebut dianggap penting sehingga daerah wajib instruksikan ke camat setempat untuk memastikan pembentukan posko ppkm di masing-masing Desa/ Kelurahan.

Kurang lebih anggaran senilai total 8% dari ApbDes dan Dana Desa di Jeneponto untuk peruntukan pengadaan posko ppkm dan pelayanan covid-19 di duga tidak terealisasi maksimal.

Dari pantauan media di beberapa Desa di kabupaten Jeneponto khususnya kecamatan Bontoramba dan Tamalatea ada beberapa Desa tidak memiliki posko dengan berbagai alasan, padahal dana ppkm 8% tersebut telah lama cair.

Inspektorat yang dihubungi beberapa waktu lalu menegaskan kepala Desa yang telah menerima dana ppkm 8% tidak ada alasan untuk tidak membuat posko, jika tidak, jelas akan jadi temuan” ucap Maskur.

Salah satu posko yang ada di kecamatan Bontoramba misalnya baru selesai dikerjakan 50% (selasa/31/08/21) padahal pencairan dana telah lama diterima, posko tersebut berada di Desa Bulusibatang.

Kades Bulusibatang ” Faisal” mengatakan terkait posko ppkm tidak ada juknis yang mengatur waktu dan kategori poskonya” ucap Faisal singkat.

Variasi model posko PPKM di sejumlah Desa bervariatif mengingat anggaran untuk posko yang jumlahnya kurang lebih 80 juta tersebut di duga banyak dimanipulasi mulai dari bahan,lahan hingga tenaga.

Camat Bontoramba yang dikonfirmasi media mengatakan tidak ada rentan waktu pembuatan posko PPKM, itu tergantung pencairan Dana Desa,” ucap Nurlewa lewat via ponsel.

Dana 8 persen tersebut untuk peruntukan diantaranya pengadaan masker, disinfektan, APD, banner himbauan serta pembuatan posko covid-19, sehingga apabila ada Desa tidak memiliki posko ppkm tentunya menjadi sorotan khalayak umum dan jadi pertanyaan terkait penggunaan anggaran yang telah di cairkan.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
  • Bagikan