Jelang Pendistribusian Logistik, Panwaslu Kecamatan Cicalengka Himbau Anggota Jaga Soliditas dan Integritas

LIPUTAN4.COM, BANDUNG – Menjelang tahapan pendistribusian logistik pemilu, panitia pengawas pemilu ( Panwaslu) Kecamatan Cicalengka menghimbau jajaran untuk menjaga soliditas dan integritas.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Cicalengka, Usep Romli Nurul Zaman, pada awak media liputan4.com di kantor Sekretariat Panwaslu Jalan Raya Cicalengka Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (28/11/2023).

” Seluruh panwaslu di tingkat kelurahan/desa se-Kecamatan Cicalengka agar senantiasa menjaga soliditas dan integritas selama mengawasi tahapan pendistribusian logistik pada pemilu 2024 mendatang, ” ucap Usep Romli.

Beliau menekankan dalam menjalankan pengawasan dilapangan diperlukan ketelitian dari setiap anggota panwaslu.

” Dalam pengawasan logistik ini diperlukan juga ketelitian dalam mengawasi. Hal itu karena logistik pemilu merupakan hal yang paling krusial dalam penyelengggaraan Pemilu di tahun 2024. Selain itu, pengawasan tahapan logistik ini merupakan upaya pencegahan dari pihak panwaslu dalam meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pemilu, ” tegasnya.

Masih kata Usep Romli, kebutuhan logistik terutama surat suara di seluruh TPS haruslah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2% dari jumlah DPT, oleh karena itu kita sebagai pengawas perlu memastikan jumlah yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan di TPS.

Ditempat lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Cicalengka, Pijar Maulid, memberikan pernyataannya kepada awak media liputan4.com.

” Piihaknya akan memastikan bahwa proses tahapan pendistribusian logistik tidak terdapat kekeliruan yang berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Dan apabila terjadi dugaan pelanggaran pihaknya akan melakukan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” jelasnya, pada Selasa (28/11).

Disamping itu, diperlukan juga koordinasi yang intens antara penyelenggara pemilu dengan pihak-pihak terkait agar jalannya pendistribusian logistik bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ” tandas Pijar. ( Akuy )