Target PAD Kota Banjarmasin 2024 Rp 650 Miliar Dipangkas Menjadi Rp 200 Miliar, Imbas Dari Kebijakan Refocusing
BANJARMASIN – LIPUTAN 4.COM. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, H.Edy Wibowo memastikan terjadi pemangkasan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2024.
Jumlah total target yang dipangkas mencapai sekitar Rp 200 miliar akibat penerapan kebijakan refocusing atau pergeseran anggaran,” ucap Kepala BPKAD Kota Banjarmasin.
Hal ini juga untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang belanja daerah tahun anggaran 2023 yang mencapai berkisar sekitar Rp 300 miliar,” terangnya.
“Pemotongan target PAD juga mengacu terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Ada tiga sektor yang tidak bisa dipungut lagi. Yakni, Retribusi Base Transceiver Station (BTS) atau tower telekomunikasi, tera atau uji alat ukur dan KIR atau pengujian kendaraan bermotor,” tutur H.Edy Wibowo kepada para awak media di Balai Kota Banjarmasin, Rabu (07/02/24).
Pemangkasan tersebut seperti untuk Retribusi BTS yang berpotensi Rp 1,5 miliar pada 2023, Retribusi Layanan KIR sekitar Rp 400 – Rp 500 juta, dan Tera ulang Rp 600 juta,” tuturnya.
Kepala BPKAD kota Banjarmasin, H.Edy Wibowo menyebut ada pula potensi hilangnya PAD dampak penyesuaian dari tarif Pajak Parkir dari awalnya 30 persen menjadi 10 persen pada 2024,” ujarnya.
“Atas hilangnya potensi PAD itu, kami melakukan intensifikasi dan estimasi pajak daerah. Sebab, potensi yang hilang itu harus ditutup, sehingga SKPD yang kehilangan potensi harus memaksimalkan dari sektor lain,” ucapnya.
Kepala BPKAD Kota Banjarmasin mencontohkan seperti Dinas Perhubungan (Dishub) yang kehilangan potensi Retribusi Uji KIR, meski masih ada potensi pada sektor parkir.
Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) tidak lagi boleh memungut Retribusi layanan Tera, sehingga bisa memaksimalkan potensi retribusi pasar, “Termasuk, perluasan pengelolaan seperti memasang izin reklame atau apa, masalah ini segera dikoordinasikan,” terang H.Edy Wibowo.
Kehilangan potensi retribusi BTS yang selama ini ditangani oleh Diskominfotik masih dicarikan celahnya, sehingga bisa menyumbang PAD.
“Target PAD tahun anggaran 2024 ditetapkan Rp 560 miliar lebih bersumber pada pajak daerah atau sekitar Rp 800 miliar secara keseluruhan karena dilakukan penyesuaian atas kondisi keuangan saat ini,” terangnya.
Dia memastikan proses penghitungan ulang berdasar hasil evaluasi pada Februari atau Maret 2024, karena sistem keuangan masih belum terbuka dari pihak Kemendagri.
“Melihat potensi yang ada, penyesuaian PAD Rp 560 miliar itu akan diturunkan dengan melihat kondisi lapangan. Mungkin sekitar Rp 150 miliar hingga Rp 200 miliar akan dikurangi dari PAD yang ada,” pungkasnya (IWAN L4).
Berita terkait
Tidak ada komentar