Penolakan Otsus Jilid II dan DOB di dasari pada Pengalaman

Keerom (PAPUA) Liputan4.com – Aksi penolakan terhadap Otonomi Khusus Jilid II dan Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB)  masih terus terjadi saat ini di Propinsi Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus Jilid II di tolak, Pemekaran Daerah Otonom Baru (Propinsi maupun Kabupaten/Kota) di tolak, Rakyat Minta dialog antara Jayapura – Jakarta di boncengi kepentingan Referendum (Pemisahan).

Ada tiga pertanyaan liputan4.com kepada salah satu tokoh di Kawasan perbatasan RI-PNG, Mengapa Bisa terjadi penolakan Otsus dan DOB jika masih ada perhatian Pemerintah terhadap Masyarakat Papua ?, Sudahkan Gubernur dan para Bupati se Tanah Papua dan Papua Barat, dapat menerjemahkan makna dari pemakaran DOB sebelumnya dan Otsus Jilid I kepada rakyatnya secara jujur dan Adil ?, Adakah Konsep dan Kebijakan Khusus dari Gubernur dan para Bupati se Tanah Papua dan Papua Barat dalam mensejahterakan rakyatnya di Era Otonomi Khusus Jilid I. ?

Menanggapi hal tersebut, Salah satu tokoh pejuang yang berupaya mengeluarkan masyarakat Keerom dari pengungsian di Papua New Guinea angkat bicara. Ya Longginus Fatagur  kepala suku marep yang juga merupakan pejuang yang memulangkan sebagian masyarakat Keerom dari pengungsian di PNG ini menjelaskan, rakyat bersuara hari ini memang ada sebabnya, Otsus Jilid I memang  tidak di terjemahkannya secara baik oleh Gubernur beserta para bupati di seluruh Papua imbasnya mengarah pada emosi ketidak percayaan rakyat terhadap  pemerintahan saat ini, dan ini sudah menjadi pengalaman sebelumnya bagi mereka (para aksi)

Hal itu di ungkapkan Longginus Fatagur kepada liputan4 com di Arso ( Minggu 5/6/2022) usai menaggapi berbagai isu penolakan Otsus Jilid II dan DOB yang terus mencuat di Propinsi Papua dan Papua Barat

Kata Longginus, Bagaimanapun rakyat itu sudah pintar, mereka mampu menilia para pejabat daerah saat ini, mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga penolakan Otsus Jilid II dan Pemekaran Daerah Otonom Baru hari ini adalah wujud dari ketidak percayaan masyarakat terhadap pemipin di dua propinsi paling timur di Indoensia ini dan Kesalahan ada pada pimpinan daerah.

Program program pro rakyat era Otsus Jilid I tidak nampak bahkan tidak terarah hingga ke rakyat kecil, Pejabat kongkalingkong, hampir 90% dana Otsus tidak sampai pada rakyat kecil apalagi di Keerom, Pemerintah Pusat memilih diam, rakyat buka suara aparat bungkam suara rakyat, akhirnya suara merdekapun muncul sana sini.

Program pro rakyat yang di rancang oleh Pemerintah mulai dari pusat hingga di daerah, namun Dengan melihat kondisi aksi demo penolakan Ostsus Jilid II dan DOB ini, di harapkan agar  jika nantinya ada dukungan untuk kelanjutan program Otsus Jilid II dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) maka, harapannya adalah pejabat daerah di harapkan menerjemahkankannya secara baik.

Peruntukannya juga secara baik, Keberpihakannya harus nayata, Kebijakan harus nyata, berikan ruang dan waktu secara baik untuk Orang Asli papua, selanjutnya ada Pengawasan Pemerintah Pusat secara kontinyu terhadap penggunaan anggaran otsus di papua sudah sampe di masyarakat secara utuh atau tidak tanpa di intervensi regulasi yang terlalu rumit atas penggunaan anggaran otsus tersebut oleh rakyat papua di  Papua dan Papua Barat. Ujar Longginus

Menurut Politikus Golkar Senior ini,  Otsus Jilid II dan Pemekaran Daerah Otonom Baru merupakan sebuah program pemerintah pusat dalam menciptakan peluang pengembangan Orang Asli Papua, sehingga kita harus mendukung program program tersebut secara baik.

Eksen pemerintah pusat hari ini memiliki tujuan menuju kesejahteraan masyarakat asli papua di atas tanahnya sendiri, sehingga beberapa propinsi seperti propinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Tabi –Saireri, serta beberapa propinsi dan kabupaten di dua Propinsi paling Timur Indonesia ini perlu kita menyikapi dari sisi positifnya.

Lanjut Longginus, Masyarakat maunya menjadi tuan di atas negri sendiri, sehingga program program pro kesehjahteraan ini perlu kita dukung. Khusus sebagai orang tabi hari ini saya juga berharap agar yang menjadi gubernur kedepan setelah ada DOB ditanah tabi adalah anak tabi itu harapan kami juga.

Lebih jauh Longginus menambahkan, saya hari ini berbicara di atas  tanah tabi atau mamta kita dukung proses ini, otsus jilid II maupun Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) agar program ini secepatnya berjalan sehingga masyarakat asli Papua di atas tanah tabi ini bisa mendapat keuntungan dari situ.

Kami tentunya memiliki komitmen untuk mendukung program program pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, namun ada syaratnya, yaitu program Pemerintah itu benar benar berpihak secara nyata kepada masyarakat asli di Propinsi Papua maupun Papua Barat agar tidak terjadi aksi penolakan program program pemerintah seperti ini.

Berita dengan Judul: Penolakan Otsus Jilid II dan DOB di dasari pada Pengalaman pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : FERRY NABAR