Pemda Luwu Utara Dan BPJS Ketenagakerjaan Menyalurkan Santunan Senilai Rp 1,7 Miliar

waktu baca 2 menit

Kamis, 7 Sep 2023 18:02 0 129 YULI LUTRA

Santunan medio Januari – Agustus 2023 tersebut terdiri dari Jaminan Kematian sebesar Rp. 1.344.000.000, Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 150.149.260, Jaminan Pensiun Rp. 187.053.260, dan Beasiswa Pendidikan Rp. 88.500.000.

Seperti diketahui, Pemda bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah memberi jaminan sosial kepada non ASN, perangkat desa, BPD, pekerja keagamaan, dan 1.666 nelayan.

“Pemda akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan jaminan sosial yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, salah satunya melalui jaminan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Luwu Utara,” kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat memimpin Rakor Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ruang Command Center, Rabu (6/9).

Rakor tersebut untuk menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa.

“Pertemuan ini sangat penting untuk diikuti dan disikapi secara serius guna membangun koordinasi dan sinergitas yang baik dalam upaya melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara,” terangnya.

“Melalui program ini kita mencoba untuk mendorong program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem,” terang bupati Indah.

Pada pertemuan tersebut, telah dibentuk susunan tim pelaksana pengawasan dan pengendalian kepesertaan program Jamsostek tingkat Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, IDP mengimbau seluruh perangkat daerah agar segera melengkapi data yang diperlukan.

”Banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat kita melalui program ini, jadi saya minta untuk sesegera mungkin melengkapi datanya. Jangan menunda-nunda. Mohon kerja samanya, karena keberhasilan program ini tentu tidak terlepas dari upaya kita semua,” tegas IDP.

Diketahui rakor tersebut dihadiri Pimpinan BPJS ketenagakerjaan KCP Masamba, perwakilan Kejaksaan Negeri Luwu Utara serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.