Misteri Penurunan Angka Sasaran Stunting Jeneponto, Beberapa Lurah/Kades : Kami tidak pegang nama-nama pasien stunting di wilayah kami
Jeneponto,Liputan4.com_Program Percepatan Pencegahan Stunting merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah desa bahkan ada 23 Kementerian/Lembaga yang dikerahkan untuk berkolaborasi dalam pencegahan stunting (djkn.kemenkeu.go.id)
Khusus kabupaten Jeneponto angka penurunan stunting di nilai signifikan, hal tersebut di sampaikan ketua tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Paris Yasir di sela-sela kegiatan rembuk stunting di desa Balumbungan kecamatan Bontoramba,26/07/23.
“Dari laporan kami sejak februari hingga Juli 2023 dari sasaran kurang lebih 4 ribuan sisa 1.745 sasaran jika dipersentasekan sekitar 40 persen,” ujar wakil Bupati Paris Yasir.
Namun dalam penelesuran data, terjadi kejanggalan angka sasaran penderita stunting, permainan angka sasaran di duga dimanupulasi pihak tertentu, dugaan itu muncul dari keterangan beberapa kades dan lurah di sejumlah kecamatan yang tidak memiliki data nama-nama pasien.
Kades Balumbungan misalnya di buat bingung dari adanya data warganya namun pihaknya tidak mengetahui siapa dan dimana lokasinya,”saya tidak pegang nama-nama pasien stunting, padahal disini cukup tinggi katanya itu petugas kesehatan ada 19 orang, kami mau jenguk tidak tahu dimana rumahnya,”ujar kades.
Kemudian jumlah angka sasaran berbeda dari yang diketahui para kades/lurah dengan yang di pegang pihak nakes setempat, di PKM Bontoramba misalnya, pada rembuk stunting Desa Balumbungan jumlah angka sasaran berbeda dengan yang ada di data base nakes PKM.
” Desa Balumbungan terdapat sasaran Baduta (bayi di bawah dua tahun) sebanyak 8 orang sedangkan usia 24-59 bulan itu sebanyak 24,”ujar andi Tenry nakes Gizi, namun yang dipaparkan di acara rembuk stunting sebanyak 19 sasaran (kapus PKM Bontoramba).
Perbedaan data sasaran stunting dan gerak penurunan angka menjadi sorotan dimana diketahui anggaran penanganan stunting cukup besar, diketahaui pada tahun 2022, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting.
Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting Tahun 2023 secara virtual di Jakarta,(djkn.kemenkeu.go.id).
Berita terkait
Tidak ada komentar