Memastikan Bansos Tersalurkan, Kemensos RI Cek Lapangan

Kemensos, Pos Indonesia, Dinsos
                                  Kemensos, Pos Indonesia, Dinsos

LIPUTAN4.COM, Kabupaten Bekasi, Untuk memastikan program dari Kemensos tepat sasaran dan tersalurkan kepada penerima bansos, Kemensos langsung cek ke lapangan. Dengan adanya pemberitaan bahwa adanya kisruh dalam penyaluran bansos tersebut. Dari kementerian sosial langsung menerjunkan team untuk cros check ke lapangan. Serta memastikan bahwa bansos sudah tersalurkan dengan baik.

Agenda tersebut di pusatkan di kantor kepala Desa Karang Raharja lantai 2, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi(3/12/22). Serta di hadiri oleh pengurus desa, perwakilan penerima bansos, distributor, agen, perwakilan Kemensos RI, Pos Indonesia region Jakarta, Bekasi serta Dinsos Kabupaten Bekasi.


Dalam paparannya Dadang Iskandar dari Itjen Jakarta menyampaikan” penyaluran bantuan sosial saat ini harus uang tunai bukan berbentuk sembako. Dan harus utuh dan tidak boleh di potong. Sesuai dengan intruksi dari Ibu menteri Sosial, harus di jalankan sesuai aturan yang ada.”

Sementara perwakilan Pos Indonesia Region 2 Jakarta yang di wakili oleh Joniar menjelaskan bahwa”saya ingin informasi yang sesuai di lapangan seperti apa. Kita harus menjalankan SOP yang ada. Bahwa penyaluran bansos harus tunai berlaku di seluruh Indonesia. Saya hanya memastikan ada informasi dari media. Informasi tersebut benar atau tidak. Kami akan mengecek kebenaran informasi tersebut sedetail mungkin”.

KULIAH GRATIS BEASISWA
                             Aparat Desa, Penerima Bansos dan Pendamping

“Terimakasih kepada semuanya yang hadir serta kepada Pak Lurah yang sudah memfasilitasi tempat”, kata Joniar.

Sedangkan Din Samsudin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi mengatakan penerima PKH sudah jelas harus ada 7 komponen, serta dulu kita kerjasama dengan BNI 46. Dan kita saat ini sudah selesai penyaluran bansos. Serta kita menerjunkan sekitar 70 orang di sebar di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bekasi untuk pengawasan bansos dan anggaran dari APBD”.

” Dari Bupati juga ada surat edaran KKS tidak boleh di pegang orang lain. surat edaran tersebut bertujuan agar tidak ada yang menabrak aturan tersebut. Saya berharap ada klarifikasi dan solusi masalah- masalah dengan baik. Dan semua pihak-pihak tolong di sampaikan yang sesuai”, kata Din Samsudin.

Di lokasi yang sama Annie Martina auditor dari Kemensos menjelaskan bahwa dirinya akan menindaklanjuti serta menelusuri agar transparan,  baik penerima dan bagian terkait akan di laiukan audit.