LSM Gabunga DiKalsel Gelar Aksi Damai Menuntut Keadilan Sosial
BANJARMASIN – LIPUTAN 4.COM. Gabungan beberapa ormas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali gelar aksi Demo Damai di siring 0 Km Banjarmasin, Jumat, (02/06/23).
Gabungan LSM tersebut berorasi satu hari setelah peringatan hari lahirnya Pancasila yang diperingati oleh negara Indonesia.
Dalam Aksi orasi tersebut yang di sampaikan oleh Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini terhadap pemerintah pusat dan daerah yang mana mereka menuntut keadilan yang seseuai dengan Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
H Aliansyah sebagai Ketua LSM KPK-APP Kalsel menjelaskan Bahwa di Kalimatan Selatan ini yang sesuai dengan Sila Ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersebut belum terpenuhi,” ucap H Aliansyah.
Masih banyak masyarakat kita yang tidak merasakan keadilan saat ini seperti penyerobotan lahan warga masyarakat atas kepemilikan tanah SHM 179 milik Chandra Gojali yang dikuasai oleh PT. Japfa Comped Indonesia yang mengakui telah meinvestasikan usahanya di Kalimantan Selatan,” cetus Aliansyah.
Sehingga kami akan melakukan tindakanHukum, yang mana akan melakukan status quo terhadap lahan yang dipakainya sebagai bisnis dengan akan melakukan pembongkaran paksa lahan milik masyarakat tersebut milik Chandra Gojali dari penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT. Jafpa Comped Indonesia Tbk,” tambah Aliansyah.
Selain permasalahan tersebut, Gabungan beberapa LSM ini juga Menyampaikan Orasi berupa permasalahan perihal pabrik Semen kontra yang berada di hulu sungai tepatnya daerah tabalong atas kendaraan operasional yang melebihi muatan standarnya dengan melebihi sehingga banyak jalan muatan yang rusak akibat adanya operasional ini yang melebihi, yang mana sesuai dengan Undang- undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 sudah di langgar,” ucapnya.
Selain itu juga disampaikan masalah bahwa adanya tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak aparat atas semua ini yang melanggar Perda daerah tentang Nomor Polisi (NOPOL) yang jika sudah 3 bulan beroperasi mereka wajib melaporkan ini dan mengganti dengan plat daerah sehingga menutupi APBD buat daerah kalimantan selatan ini. Guna di pakai pembangunan di daerah bukan hanya menggunakan lalu lintas saja tetapi tidak membayar restribusi ke Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Selain itu juga Masalah jalan Km 171 Kab.Tanbu yang berada di satui juga disinggung bahwa sudah setahun pemerintah pusat belum turun untuk melakukan tindakan ini padahal Kalimantan Selatan merupakan Daerah nomor 2 dalam perolehan APBN dari segi pertambangan,” ujar H Aliansyah.
“Apakah ini merupakan yang namanya Pancasila sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ungkap gabungan LSM, H.Aliansyah LSM KPK-APP, H Bahrudin/Udin Palui LSM BABAK Kalsel, Bram LSM KP3K Kalsel dan lainnya yang tergabung dalam aksi.
Dengan adanya orasi aksi Demo Damai ini dan juga sekaligus untuk Memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2023, semoga Pemerintah Pusat dapat mendengar keluhan dan orasi masyarakat Kalimantan Selatan dan khususnya pemerintah daerah dapat mengambil langkah dari semua persoalan ini,” pungkasnya (Irwan L4).
Berita terkait
Tidak ada komentar