Kisruh Ditubuh DPD Golkar Kab.Bandung Dengan Membekukan Pengurus PK, Ketua Dan Sekretaris DPD Di Nilai Arogansi
Liputan4.com | Kab.Bandung – Kisruh di tubuh partai Golkar Kabupaten Bandung, kini mulai mencuat, berawal dari Pemilu legislatif 2024, yang dimana pada Pemilu itu ada beberapa calon legislatif yang gagal menjadi anggota dewan.
Kisruh ditubuh DPD Partai Golkar ini terlihat dari Ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar mengundang ketua dan Pengurus Partai Golkar Kecamatan.pada Jumat 08 Maret 2024, dan dalam undangan rapat internal Partai Golkar Kab. Bandung itu, ternyata dalam rapat itu Ketua DPD Partai Golkar mengumumkan pembekuan pengurus PK Golkar yang ada di Kab. Bandung.
Hal ini membuat bingung para pengurus PK diantaranya Ketua PK banjaran Supriyadi panggilan akrabnya kang yadi, yang kini bertanya – tanya ” apa karena di TPS Kang Yadi suara Agung 119 sedangkan suara H. Sugianto 3 suara yang menjadi frustasinya ketua DPD,,” ungkap kang yadi
Setelah pembekuan pengurus PK Partai Golkar pada Jumat (08/03)yang dinilai tanpa alasan tepat, munculah SK PLT Pengurus PK beberapa Kecamatan, yang diterbitkan pada Senin 11 Maret 2024.
Dengan kemunculan SK PLT Ketua PK Golkar Kecamatan, membuat beberapa ketua PK Golkar Kecamatan merasa bingung dan aneh, bahkan bertanya tanya ada apa.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua PK Golkar Kecamatan. Margahayu, saat dihubungi di kediamannya mengatakan,” Dengan munculnya SK PLT yang menggantikan beberapa Ketua PK , ini membuat bingung lagi, karena PLT yang diangkat bukan dari unsur pengurus DPD , sedangkan di ART/AD disebutkan bahwa PLT diangkat dari pengurus setingkat lebih tinggi artinya ketua PK Pelaksana Tugas nya oleh pengurus DPD Golkar Kab. Bandung bukan oleh orang yang baru lewat,” ungkap Ketua PK Kec. Margahayu Abah Gun.
“Terlihat juga di daerah lain seperti Kec. Margaasih Plt PK Golkar adalah orang -orang yang di luar kepengurusan DPD Golkar Kab. Bandung, yang seakan -akan Ketua DPD Partai Golkar seorang diktaktor yang akan membuat Partai Golkar Kab. Bandung diambang kehancuran,” Jelas Abah Gun.
Begitu pula dialami oleh Ketua PK Majalaya Sonny Wibawa yang juga seorang aktivis jurnalis sangat geram dan marah akibat pengangkatan PLT ketua PK dibeberapa kecamatan yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.
“Ini akan berdampak buruk kepada stabilitas politik dan soliditas diantara struktur PD hingga kader, apa lagi jika berlanjut sampai pengkondisian MUSCAM
(Musyawarah kecamatan) abal-abal dan ilegal maka akan ada dualisme kepemimpinan yang menjadikan carut marut Partai golkar disetiap tingkatan, maka dari itu mereka harus bertanggungjawab akan hal ini,” Jelas Ketua PK Majalaya Apih Sony Wibawa.
Sedangkan yang lebih parah lagi Pada 07 April 2024, ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Bandung, mengadakan kegiatan Deklarasi bersama para PLT ketua PK Kecamatan, yang di lakukan di gedung DPD Golkar Kab. Bandung jalan Citaliktik Soreang Kab. Bandung
” hal ini sangat keterlaluan , karena mereka berdua bisa jadi pengurus DPD Golkar Kab. Bandung melalui proses musda yang diperjuangkan oleh banyak pihak dan perjuangan rekan-rekan,” Terang kang Deden panggilan akrab salah seorang pengurus DPD mantan Ketua OC saat musda dan sebagai salah seorang yang ikut berkorban tenaga, pikiran, biaya untuk menjadikan mereka sebagai ketua dan sekretaris.
Kekecewaan pun dialami oleh Ketua PK Cicalengka Abdul Rohim, S.Pd., MM yang merasa jengkel juga menyikapi langkah H. Sugianto dan Sekretaris, kang rohim pun sapaan akrab ketua PK cicalengka, yang juga mantan ketua Apdesi kec. Cicalengka berharap agar ada pihak yg bisa menghentikan kegitan Ketua DPD Golkar Sugianto.
” karena hal ini saya anggap illegal melanggar AD / ART Partai yg dapat memperkeruh kondisi Partai yg sedang terpuruk ini, dan semakin terpuruk dengan adanya pembekuan dan pengangkatan PLT Ketua PK.
Saat dihubungi Ketua Harian DPD Golkar Kab. Bandung H. Yanto Setianto, SE.,MM ketika di konfirmasi via telepon selular, mengatakan,” Bahwa hal ini mau di investigasi dulu dan berkordinasi dengan berbagai pihak, baik rekan-rekan di DPD Golkar Kab. Bandung, rekan-rekan di DPD Provinsi Jabar dan DPP setelah lebaran, karena khawatir mengganggu jalannya ibadah syaum”, ungkap Kang Yanto selaku Ketua Harian DPD Golkar Kab. Bandung. **(red)
Berita terkait
Tidak ada komentar