PPDB KOTA MEDAN 2022

BP2MI dan Komisi IX Sepakat Soal Upaya Pelindungan PMI

Bp2Mi Dan Komisi Ix Sepakat Soal Upaya Pelindungan Pmi

JAKARTA, Liputan4.com | BP2MI dan Komisi IX DPR menyepakati terkait berbagai upaya pelindungan terhadap Pekerja Migra Indonesia atau PMI. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rabu (8/6/2022).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani memberikan paparan tentang realisasi program BP2MI. Menurut Benny Badan yang dipimpinnya telah memperoleh beberapa capaian dan progres.


“Transformasi paradigma kami lakukan di BP2MI. Baik pada aspek internalnya, maupun eksternal. Saya mendorong betul Pelindungan 3 dimensi. Yakni Pelindungan sosial, ekonomi, dan hukum. Saya berusaha juga membangun Pusdiklat, sebagai pusat terpadu pelatihan CPMI yang kompeten,” ujar Benny.

Pemaparan Benny Rhamdani terkait roadmapprogram BP2MI dan Tahun Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2022 juga mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI. Tidak hanya itu, dialog dan dialektika tanya jawab berlangsung sangat baik.

Alhamdulillah respon, masukan dan rekomendasi pemikiran dari para pimpinan serta Anggota Komisi IX sangat positif. Saya tentu menjadikan usul masukan sebagai energi positif untuk kita terus-menerus tingkatkan kinerja. Bagaimana pelindungan holistik dilakukan. Saya menyadari betul bahwa perlu kerja kolaboratif untuk mencegah sindikat penempatan ilegal PMI. Peran DPR sangat diperlukan, terlebih terkait dengan dukungan anggaran,” kata Benny.

Menariknya dalam Rapat yang membahas soal Anggaran BP2MI tahun anggaran 2022 ini mendapat supportKomisi IX. Sejumlah Anggota Komisi IX memberi pertanyaan dan menyampaikan masukan untuk BP2MI, sebut saja Tetty Prasetiyani Heryawan dan Felly Runtuwene.

Prinsipnya untuk menopang program BP2MI, kami akan mendukung untuk ditingkatkannya nominal anggaran. Apa yang disampaikan Kepala BP2MI sangat bagus. Tentu disisi lain, kita juga mendorong agar terus diperkuat kinerjanya. Dalam hal pencegahan penempatan ilegal, maupun pelayanan penempatan harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Tidak sekedar menargetkan anggaran atau kesejahteraan, gaji besar dari PMI,” tutur Netty.

Tentu apa yang dilakukan Kepala BP2MI, melalui terobosan. Kerja kolaborasi, kemitraan dengan instansi lainnya seperti BUMN dan Menko Perekonomian harus diapresiasi. Semangat ini kita harapkan terus digenjot, mendapat support dari kita semua,” ujar Edy Wuryanto.

BP2MI dan Komisi IX juga sepakat akan bersinergi memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Juga memaksimalkan pelindungan menyeluruh terhadap PMI. Agar PMI tidak menjadi sasaran empuk bagi sindikat, rentenir maupun pengusaha hitam lainnya.

(Mch/Frd)

Print Friendly, Pdf & Email