Wadauw…!!! KPU RI Duga Langgar Kode Etik

 Liputan4.com Jakarta – Publik pertanyakan KPU RI dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan menjadi sorotan masyarakat luas ditambah dengan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 140-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (19/1/2024).

Masyarakat sudah tidak sabar lagi menanti hukum yang berkeadilan dimana Perkara ini diadukan oleh Linda Hepy Kharisda Gea yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Akhmad Sururi Azis, dan Donny Ferdiansyah. Pengadu merupakan eks calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari (Teradu I), Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin (Teradu II), dan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara Petrus Hamonagan Panjaitan (Teradu III).

Ia mendalilkan Teradu I – III diduga telah melanggar KEPP karena tidak profesional dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dalam proses rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028.

Roynal mengungkapkan Teradu I telah mengganti Pengadu secara mendadak sebagai calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Sebelumnya, nama Pengadu tercantum dalam pengumuman Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Terpilih yang dikeluarkan KPU RI.

“Pergantian tersebut hanya selang satu hari dari tanggal pelantikan calon anggota KPU terpilih,” ungkap Roynal.

Lebih lanjut Teradu I, sambung Roynal, sama sekali tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pengadu. Pengadu juga tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait namanya yang masih tercantum di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Publik pun dibuat curiga oleh tindakan KPU.

“Hal yang dilakukan para Teradu merupakan bentuk kesewanangan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil,” tambahnya.

Jawaban Para Teradu.

Teradu I (Hasyim Asy’ari) dengan tegas membantah dalil aduan yang menyebutkan dirinya tidak profesional dan tidak berintegritas dalam proses rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara.

Dalil yang disampaikan Pengadu dinilai prematur dan salah alamat. Menurutnya, perkara ini bukan ranah etik melainkan administratif yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Faktanya, sampai aduan ini disidangkan oleh DKPP, Pengadu sama sekali tidak pernah melakukan upaya administratif berupada keberatan atas terbitnya pengumuman tersebut,” tegas Teradu I.

Pergantian mendadak tersebut, sambung Teradu I, berdasarkan informasi tangkapan layar dari aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang menyebutkan Pengadu merupakan anggota salah satu partai politik di Kabupaten Nias Utara.

“Dalam rapat pleno semua anggota memiliki cara pandang yang sama, dan memutuskan Pengadu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Anggota KPU Nias Utara,” ungkapnya.

Penolakan juga disampaikan oleh Teradu II dan III. Keduanya menegaskan rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip integritas dan profesionalitas.

“KPU Provinsi Sumatera Utara tetap menjaga integritas, profesionalitas dan tertib administrasi. Aduan Pengadu sudah sepantasnya ditolak,” ucap Agus Arifin (Teradu II).

Sidang kali ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis. Bertindak sebagai Anggota Majelis adalah J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. 

Terkait Dalil teradu I belum ada upaya administatif yang dilakukan pihak pengadu Roynal Chirstian Pasaribu Sekjen LBH Bara JP dipersidangan dengan tegas menolak dalil tersebut dengan menyatakan tidak ada aturannya menyatakan mensyaratkan pengaduan ke DKPP harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu tandasnya.

S

umber : Humas DKPP.

Pewarta: Adien. S