Sekda Lotim: Pembentukan Kabupaten Layak Anak Tugas Semua Pihak OPD, NGO, APH dan Masyarakat Umum.
Liputan4.com – Lombok Timur NTB – Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada prinsipnya tidak hanya tugas 1 OPD saja namun sinergitas lintas OPD, NGO, Kepolisian bersama dengan aparat penegak hukum serta masyarakat umum.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. M. Juaini Taofik pada pertemuan rutin Kabupaten Layak Anak yang di gelar secara hybrid pada Rabu, (07/06) di Rupatama 1 Kantor Bupati. Rabu (07/06/2023)
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan KLA, selain membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, peraturan yang mendukung KLA juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perbup Nomor 4 tahun 2020, Perbup Nomor 41 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Nomor 188.45/97/P3AKB.
Hal tersebut menurut Sekda dilakukan dalam rangka meningkatkan grade Kabupaten Lombok Timur sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga kedepannya tidak lagi ditemukan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sekda juga menjelaskan Lombok Timur juga telah memenuhi 26 indikator KLA untuk dijadikan sebagai dasar penilaian oleh tim penilai.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Asisten Deputi Perumusan pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fatahillah mengapresiasi capaian Lombok Timur dalam penyelenggaraan KLA. Ia menyebut upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan pihak terkait jika diteruskan dan dilakukan secara menyeluruh akan menjadi pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan. evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya hanya sebagai penyempurna.
Tak hanya itu, iapun mengatakan tidak menutup kemungkinan jika sistem ini berkesinambungan maka Lombok Timur dapat menjadi contoh bagi Kabupaten lain terkait Kabupaten Layak Anak.(red)
Berita terkait
Tidak ada komentar