PPS Panai Hilir DiDuga Tidak Becus , Gerakan Rakyat Bersama KPPS Berdemo
Labuhanbatu , Liputan 4.Com – Aksi masyarakat bersama anggota KPPS Di kantor camat Panai hilir atau sekretariat PPK Panai Hilir, minta kejelasan soal dugaan pemotongan uang transport pelantikan dan bimtek KPPS, meminta klarifikasi soal KPPS di Panai Hilir yang di bimtek oleh orang yang bukan penyelenggara pemilu dan sudah pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP, di panai hilir 05/02/2024
Nissa dalimunthe selaku kordinator lapangan menyampaikan bahwa ada beberapa persoalan yang kami sampaikan pada saat aksi,
“Meminta PPK Panai Hilir untuk menghadirkan seluruh Ketua PPS SEKECAMATAN PANAI hilir di seketariat PPK dan bersama sama menjelaskan persoalan adanya dugaan pemotongan uang transport bimtek KPPS ” Ujar nisa
” dan minta PPK menjelaskan apa dasar PPS memberikan uang transportasi bimtek sebesar 50 Ribu , sehingga berbeda dengan uang transport bimtek KPPS yang berada di wilayah Rantauprapat ” terangnya
” PPK dan PPS memperlihatkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kepada kami sebagai bukti bahwa uang transport bimtek KPPS diberikan sesuai RAB , agar tidak ada simpang siur informasi tentang Dugaan pemotongan biaya transportasi bimtek KPPS”
Selanjutnya , PPK dan PPS untuk menjelaskan, dan membuat pernyataan secara tertulis bahwa biaya transportasi pelantikan kpps sebesar 50.000 sesuai RAB”
Lanjutnya nisa , kepada PPK mecopot seluruh anggota KPPS yang sedang hamil sepanai hilir”
” PPK Panai hilir untuk menjelaskan dasar hukum pelaksanaan bimtek KPPS di Panai Hilir yang dibimtek oleh orang yang bukan penyelenggara pemilu dan sudah pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP ” tambah nisa
namun saat itu jawaban dari Ketua PPK Muhammad Ilham menyatakan bahwa uang yang ia terima benar 50ribu dari KPU , dan inilah yang kami sampaikan kepada pps dan itu juga kami sampaikan kepada Kpps kec panai hilir , itu diantar kepada kami jika mau tahu lebih jelas tanyakkan kepada KPU langsung” jawab Muhammad ilham selaku PPK kecamatan panai hilir , dan untuk persoalan orang hamil tidak ditemukan belum undang-undang menyatakan ada tidak boleh orang hamil “jawab dari Roy selaku anggota PPK panai hilir
Dan masa aksi juga meminta PPK untuk menjelaskan dasar hukum pelaksanaan bimtek KPPS di Panai Hilir yang di bimtek oleh orang yang bukan penyelenggara pemilu dan sudah pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP , akan tetapi PPK tidak dapat menjawabnya sedikitpun.
Berita terkait
Kegiatan Rutin TP-PKK Cendana Hijau di Tahun 2022
1 tahun lalu
Tidak ada komentar