PJ Bupati Lotim NTB: Raih UHC Pelayanan Pasien BPJS dan Umum Harus Diperlakukan Sama.
Liputan4.com – Lombok Timur NTB – Kabar gembira bagi masyarakat Lombok Timur. Salah satu program prioritas Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Universal Health Coverage (UHC) di bulan Desember 2023 sudah melebih target yang ditentukan. Bahkan, menjadi salah satu daerah di Indonesia yang lebih awal mencapai target UHC sebesar 95,92 persen per 31 Desember ini.
Terang saja, pencapaian itu menurut Direktur Perluasan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan RI, Ir. David Bangun, M. Eng IPU, Asean Eng, menjadikan Kabupaten Lombok mulai hari ini berstatus UHC
“Hari ini Lotim berstatus kabupaten UHC karena sudah mencapai 95,92 persen penduduk Lotim sudah tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata David Bangun saat me-launching UHC di ruang lobby kantor Bupati Lotim, Jum’at (1/12).
Atas capaian ini kata dia, menjadikan Lotim mendapat status UHC khusus. Dengan status tersebut masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kepesertaannya langsung aktif. Diakuinya, selama ini masyarakat yang mendaftar secara mandiri harus menunggu waktu selama 14 hari dinyatakan aktif. Sementara, masyarakat sedang membutuhkan kepesertaan itu.
“Dengan status khusus itu bisa membawa manfaat bagi masyarakat Lotim dan tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya .
Dikatakan David, jumlah penduduk Lotim yang sangat banyak dinilai sangat sulit untuk bisa mencapai UHC. Tetapi Lotim mampu membuktikan bahwa mencapai UHC lebih awal.
Di satu sisi, ia memberikan sejumlah catatan bagi Pemda Lotim, mengingat tidak semua masyarakat yang sudah terdaftar itu aktif oleh karena ada masyarakat yang terkena PHK, tidak membayar iuran secara mandiri dan beberapa masalah lainnya.
“Ke depannya menjadi tugas Pemda untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan masyarakat yang selama ini sudah tidak aktif,” pintanya.
Lebih jauh dikatakan David, dengan tercapainya UHC ini harus sejalan dengan mutu pelayanan di rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Pelayanan harus cepat, mudah dan setara kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang menggunakan BPJS kesehatan ini di nomor-duakan dari peserta umum lainnya.
“Kami minta agar peserta BPJS Kesehatan diperlakukan sama. Jangan dibeda-bedakan antara yang bayar sendiri dengan BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Jadi semuanya harus sama dan tidak dipersulit,” harap David.
Dia menyebutkan, sebanyak 265,5 juta atau sekitar 95 persen masyarakat Indonesia sudah tercover dalam JKN. Dengan capaian itu menjadikan angka harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat pada tahun ini. Dimana angka harapan hidup masyarakat sebesar 72 tahun untuk laki-laki dan 77 tahun untuk wanita.
“Di Indonesia kabupaten yang sudah mencapai UHC sampai dengan bulan ini tercatat sebanyak 401 kabupaten dari 514 kabupaten /kota di Indonesia,” ungkap David.
Capaian ini belum selesai tahun depan mencapai paripurna 98 persen. UHC ini harus diiringi dengan layanan mudah dan cepat. Tidak ada lagi persyaratan harus menggunakan Foto copy, kartu tapi cukup menggunakan KTP saja. Tidak ada lagi masyarakat yang ditolak untuk berobat dan tidak boleh ada pembatasan rawat inap.
Sementara itu Pj. Bupati Lotim H M Juaini Taofik yang merasa bangga atas capaian Lotim. Apalagi mencapai target UHC lebih awal dari yang ditargetkan. Terlebih sejak dilantiknya menjadi P.j Bupati Lotim, capaian UHC menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan.
“Alhamdulillah, dengan keberpihakan DPRD Lotim, dimana pada tahun 2023 ini anggaran pembayaran PBI itu hanya Rp. 27 miliar tapi pada tahun 2024 itu nilainya Rp 60 miliar. Tentu itu keberpihakan yang sangat luar biasa sekali,” pujinya.
Masih kata dia, yang dibutuhkan masyarakat saat ini tidak hanya jalan, irigasi namun juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, percuma memiliki rumah sakit dan Puskesmas yang banyak tapi tidak bisa di akses oleh masyarakat miskin.
Sehingga fokus Pemda pada tahun 2024 mendatang dengan tercapainya UHC ini adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan yang di semua Faskes. Agar tidak ada lagi perbedaan pelayanan antara masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan dengan pasien umum atau lainnya.
“Saat ini kita juga sudah menerapkan sistem satu sehat di RSUD dr. Soedjono Selong. Dimana dengan sistem itu masyarakat yang berobat semuanya akan terekam. Jadi tidak ada istilah gara-gara tidak mendapatkan uang kontan, nakes menomor duakan pasien BPJS, tapi dengan adanya aplikasi ini semuanya sama, ini juga untuk mengantisipasi kebocoran,” ujarnya.
Untuk itu, ke depannya Pemda Lotim akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelayanan di semua Faskes berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada perbedaan layanan antara pasien BPJS Kesehatan dengan pasien lainnya, kemudian tidak boleh ada pembatasan rawat inap bagi masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan.(red)
Berita terkait
Tidak ada komentar