Mirisnya Data Stunting PKM Tamalatea, Sejumlah Anak Hanya Sekedar Data Tanpa Penanganan
Jeneponto,Liputan4.com_Penanganan stunting Jeneponto tuai sorotan usai banyaknya di temukan baduta hingga balita yang terdaftar kategori stunting namun tidak tersentuh pengawasan dan penanganan yang selayaknya,28/07/23.
Sebut saja balita Inayah dan Putri asal Bungung lompoa di bawah pantauan PKM Tamalatea orang tuanya mengaku sejak terdata tidak pernah di observasi,” Tidak pernah di jenguk pak sama pihak gizi, apa lagi di tunjang gizi dan lainnya,”ujar Orang Tua Putri.
Senada yang disampaikan orang tua Inayah bahwa hingga usia anaknya sekarang ini (2 tahun_red) tidak pernah di fasilitasi sebagai sasaran stunting, bahkan di jenguk pihak nakes pun tidak,” Tidak pernah di datangika petugas kesehatan pak, apa lagi istilah bantuan penunjang gizi itu tidak pernah,”aku Yetti ibunda Inayah.
Diketahui dari data sasaran, Balita Putri sejak lahir terdata kategori BB kurang dan Tinggi Badan kategori pendek dan Inayah kategori Tinggi Badan Kurang dimana pada rumusannya sangat beresiko terhambatnya pertumbuhan.
Petugas gizi PKM Tamalatea Marini Salwa saat di konfirmasi melalui selular justru tertutup, pihaknya beralasan bahwa melihat data kinerjanya harus yang berkapasitas,” Dalam kapasitas apaki mau lihat?,” ujar TPG PKM Tamalatea tersebut.
Tim petugas gizi (TPG) Puskesmas Tamalatea tampaknya terkesan menutupi hasil kinerja penanganan stunting di wilayahnya, hal ini terbukti ditemukannya bebebrapa sasaran yang tidak pernah tersentuh pengawasan nakes meskipun nama balita telah lama terdaftar.
Di lain pihak tidak maksimalnya layanan petugas TPG PKM di wilayah sasaran masing-masing tidak memiliki regulasi sanksi padahal dalam program tersebut telah menggunakan anggaran yang tidak sedikit yang tersebar di beberapa isntansi (OPD), hal ini disampaikan oleh staf bagian GIZI dinas kesehatan Jeneponto bapak Pahri di hadapan ketua LPK Sulsel Hasan Anwar.
Padahal Program Percepatan Pencegahan Stunting merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah desa bahkan ada 23 Kementerian/Lembaga yang dikerahkan untuk berkolaborasi dalam pencegahan stunting.
Pos terkait
Tidak ada komentar