LSM BIDIK Gelar Aksi Damai dan Baca Surah Yasin di Kejati Sumsel Terkait Laporan Yang Belum Ada Tindak Lanjut

Liputan4.com, Palembang – LSM BIDIK (Badan Informasi Data Informasi Korupsi) menggelar aksi damai di halaman Kejati Sumsel mempertanyakan kembali laporan dan pengaduan beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, rabu (20/9/23).

Sebelum menggelar aksi damai massa aksi Bidik menggelar pembacaan surat Yasin yang diikuti massa aksi dengan lesehan di jalan pintu masuk gerbang Kejati Sumsel.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Polres Kepulauan Seribu Menjamin Keamanan Sholat Idul Adha di Pulau-Pulau Penduduk

295 TAUFIK ARIFIN

Sebagai koordinator aksi Bidik Yongki Ariansyah, S.H., dan Koordinator lapangan Arnoto Saputra dalam siaran persnya mengatakan, Sehubungan dengan menjalankan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta dalam upaya mengawal Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang “Good Governance and Clean Government” sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Merujuk pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. tentang hak asasi manusia,

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum.

Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) adalah Lembaga Control Sosial dan berdasarkan Kebijakan Pemerintah yang merujuk pada PP NO 43 Tahun 2018 Tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maka Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) melakukan Aksi Unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna untuk mempertanyakan kembali laporan dan pengaduan

pada, Tanggal, 25 Januari 2023, 08 Februari, 22 Februari 2023, 29 Maret 2023, 12 April 2023, 10 Mei 2023, 20 Juli 2023, tanggal 10 Agustus, dan 30 Agustus 2023 di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sebanyak 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) yaitu pada Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Musi Rawas Utara (MURATARA), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI) dan Provinsi Sumatera Selatan, yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut, dan belum ada kepastian hukum terkait dengan laporan dugaan penyimpangan yang telah kami laporkan beberapa waktu yang lalu (rincian terlampir).

Maka melalui Aksi Unjuk Rasa Ini Badan Informasi Data Investigasi Korupsi (BIDIK) menyatakan Sikap:

1. Mendesak Kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera melakukan tindakan hukum sesuai sesuai dengan kewenangan nya.

2. Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Untuk Segera memanggil dan memeriksa terkhusus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam wawancara dengan awak media Korak BIDIK Yongki Ariansyah, SH., mengatakan dalam aksi pada hari ini meminta kepada Kejati Sumsel untuk menindaklanjuti laporan kita yang sudah dilaporkan beberapa waktu yang lalu serta kita minta menarik kembali laporan laporan-laporan yang diteruskan ke daerah, menurut kita Kejari di daerah tidak bekerja.

“jadi dalam hal ini juga kita sekaligus mengembalikan tembusan yang ditanda tangani asisten inteljen Kejati Sumsel yang menurut kita itu surat tertulis penuh kebohongan, karena sudah lebih dari 30 hari, sekarang bulan September kita laporkan pada bulan Februari”, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Yongki Ariansyah, SH., akan mengambil langkah lebih lanjut akan melaporkan ke Kejagung RI pada JAMWAS dan JAM Intel dalam waktu dekat”, pungkasnya.