Kondisi Kontras Sosial Warga di Wilayah ini Masih Tinggi, Sasaran Empuk Bagi Mafia Bansos
Jeneponto,Liputan4.com– Warga kabupaten Jeneponto khususnya bagian pedalaman masih memiliki kontras sosial yang cukup tinggi, keluhan pembagian bansos dan kelayakan hak penerima sering jadi polemik yang berujung pahitnya kenyataan bagi si miskin,”08/08/23.
Seperti di salah satu kampung Birangloe bagian Bungung buloa kelurahan Tonro kassi barat kecamatan Tamalatea, beberapa kategori layak bansos justru jadi penonton saat yang lain menikmati bantuan pemerintah.
Entah mereka luput dari pendataan petugas bansos ataukah mereka hanya sebatas alat data semata,” Habismi kartu keluargaku di ambil pak yang katanya di uruskan bantuan tapi tidak adaji,” ujar Nur****.
Mirisnya para tetangganya yang tergolong mampu (indikator umum) justru menerima bansos bahkan ada yang lebih dari satu bantuan,” Itu pak di sebelah dapatkia, anaknya yang sekolah juga dapatki na padahal pedagangji (toko kelontong/warung),”ujar ibu MA.
Kondisi di perparah dengan masuknya para mafia calo administrasi kependudukan seperti Jaminan kesehatan (JKN) dan Catatan Sipil (capil), dimana pengakuan beberapa warga miskin ini dalam mengurus KIS dan Kependudukan telah membayar sejumlah uang yang tidak rasional.
“Gampangji disini pak ada disana kalau mau urus begitu (KIS,KK,KTP) yang penting di kasih pembeli bensin 250 ribu per urusan,” tutur salah satu ibu-ibu.
Melihat kondisi kontras sosial tersebut patut di duga bahwa dalam pendataan warga miskin di wilayah ini memerlukan biaya extra bagi petugas (tidak resmi) apabila ingin datanya sampai ke dinas terkait, belum lagi aturan yang sebagian masyarakat belum paham terkait KPM bansos.
Pada sesi wawancara warga (KPM) dengan polos bercerita setiap penerimaan pihaknya akan memberikan sejumlah uang ke petugas bansos sebagai wujud kebahagiaan,” Senang sekali saya pak dapat bantuan, jadi kalau terimama saya bagi itu ke si’anu’ sebagai tanda terima kasih, rannua (bahagiaka), biasa 50 ribu ku kasihki,” curhat ibu N senang.
Minimnya edukasi dan sosialisasi aturan di duga menjadi penyebab utama warga miskin tidak mampu beraktualisasi diri dalam memperjuangkan haknya, kendala biaya-biaya (terselubung) masih membayangi para warga dimana istilah makan saja susah apa lagi bayar pengurusan bansos,”tutupnya.
Berita terkait
Tidak ada komentar