Kejati Sumsel Gelar Konferensi Pers, Laporan Kinerja Tahun 2022

Liputan4.com, Palembang – Bertempat di gedung kejaksaan tinggi Sumatera Selatan di gelar konferensi pers mengenai laporan kinerja kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri se Sumatera Selatan tahun 2022, kamis (29/12/22).

Hadir dalam konferensi pers kepala kejaksaan tinggi Sarjono Turin, SH., M.H., didampingi jajaran Kejati Sumsel.

Adapun laporan meliputi 7 bidang yaitu;

Bidang pembinanan
Jumlah pegawai se-Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebanyak 1083 pegawai yang terdiri dari Jaksa 410, Fungsional umum/tata usaha 599 orang pegawai dan fungsional tertentu 59 orang pegawai.

Target PNBP Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 11. 318. 097. 000, sampai dengan akhir tahun 2022 realiasi PNBP Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebesar RP. 47.671.947.272 sehingga terjadi peningkatan penambahan PNBP sebagai mana target sebesar 421,20%.

Dengan pencapaian ini maka Badan PPA Kejagung menetapkan 3 (tiga) kejaksaan Negeri yang masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel sebagai kejaksaan Negeri terbanyak menyetorkan PNBP ke Pemerintah yaitu Kejaksaan Negeri Lahat sebesar Rp. 20.545.055.507, Kejaksaan Negeri Palembang sebesar Rp. 8.277.223.893 dan Kejaksaan Negeri OKU sebesar Rp. 2.310.210.080.

Pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 2022 ada pembangunan gedung dan rehab kantor yaitu :

1. Kejaksaan Tinggi Sumsel
Rusunawa APBN kementrian PUPR TA 2021 / 2022

2. KN. OI
Pembangunan gedung Barang bukti Dipa Kejaksaan Negeri OKI TA.2022

3. KN. Lubuk Linggau
Pembangunan gedung kantor (rehab gedung pembinaan), pembangunan gedung sebelah kanan, pagar samping kiri dan kanan interior gedung dan rehab WC), APBD Kota Lubuk Linggau TA 2021 Hibah dari pemkab musi rawas utara dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan finishing.

Pembangunan gedung kantor (pembangunan gedung sebelah kiri)

Hibah dari pemkab musi rawas dan sudah selesai namun bast belum diserahkan ke KN. Lubuklinggau.

Rehabilitasi pagar dan sarana prasarana Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.

Hibah dari pemkot lubuk linggau dan sudah selesai namun bast belum diserahkan ke kn. Lubuk linggau.

4. KN. Muara Enim
Lanjutkan Pembangunan Gedung Kejari Muara Enim HIbah Progres 90%

5. KN. Prabumulih
Hibah Tanah dan pembangunan gedung kantor Kejari Prabumulih
hibah IV Tahap (sampai sekarang belum serah terima masih dalam proses)

6. KN. Empat Lawang
Lanjutan Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Empat Lawang
APBD Kab. Empat Lawang
Masih dalam proses pengerjaan.

7. KN. Banyuasin
Rehabilitasi Pagar Kantor Kejari Banyuasin APBD Kab. Banyuasin
Masih dalam proses pengerjaan.

8. KN. PALI
Pembangunan Gedung Kantor Kejari PALIAPBD Kab. PALI Tahap III Tahun 2022

9. KN. OKU
Pembanungan gedung kantor Hibah
Pembangunan pondasi

10. KN. Palembang
Rehab Gedung Barang Bukti DIPA kejaksaan

11. KN. Musi Banyuasin
rehab Gedung Barang Bukti

12. KN. OKU Selatan
Pembanguanan gedung kantor

Selain pembanungan fisik pembangunan Rumah rehabilitasi narkotika di Kabupaten OKI dan Rumah Restoratif Justice (RJ) di 15 Kejaksan Negeri se-Sumatera Selatan.

Bidang Intelijen :

Kegiatan PPS sebanyak 85 Pendampingan, Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 56 Kegiatan, Penkum/luhkum sebanyak 36 kegiatan, Penelusuran aset 12 kegiatan, tabur 16 kegiatan, pakem sebanyak 17 kegiatan, Jaksa Menyapa 31 kegiatan dan Posko 3 kegiatan yaitu posko bandara, posko pelabuhan dan Posko di kantor Pos

Bidang Tindak Pidana Umum

Kejaksaan tinggi se-Sumatera Selatan menerima SPDP : 6982, berkas tahap I sebanyak 6174, P-21 sebanyak, 4,881, tahap II sebanyak 6619, pelimpahan perkara sebanyak 6.209, proses sidang sebanyak 4.166 perkara, Upaya Hukum sebanyak 123 perkara, inkracht sebanyak 6.199 perkara dan Eksekusi sebanyak 6.219 perkara.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah mengajukan tuntuan mati sebanyak 11 perkara dan tuntuan seumur Hidup 15 (lima belas) perkara, dimana tuntutan tersebut didominasi dalam perkara Narkotika.

Kejaksaan Tinggi Se-sumatera Selatan telah melakukan RJ sebanyak 55 perkara.

Selama tahun 2022 terdapat beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh Oknum Dosen Universitas Sriwijaya yang saat ini masih Upaya Hukum KASASI dan perkara atas nama Tersangka MULARIS yang saat ini masih P-19 (penyidik masih melengkapi petunjuk Jaksa Peneliti)

Bidang Pidana Khusus

Penyelidikan 87 perkara, penyidikan umum 33 perkara, penyidikan khusus 39 perkara, penuntutan hasil penyidikan kejaksaan 46 perkara, Penuntutan hasil penyidikan Polri/Instansi Lain 24 perkara,
penyelematan keuangan negara tahap Penyidikan dan Penuntutan  sebesar Rp19.494.717.649 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah). Selain tindak pidana Korupsi, bidang Tindak Pidana Khusus menerima perkara tindak pidana perpajakan sebanyak 7 perkara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bantuan Hukum 460 kegiatan, pertimbangan hukum 392 kegiatan, penegakan hukum nihil, pelayanan hukum 300 kegiatan dan tindakan hukum lainnya 21 kegiatan, Mou 345 kegiatan.

Bidang perdata dan Tata Usaha Negara telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 108.282.050.453, pemulihan keuangan negara Rp. 45.296.979.680,97, pemulihan aset Rp. 45.296.979.680,97.

Bidang Pengawasan

Laporan pengaduan sebanyak 16 laporan pengaduan, dari lapdu tersebut, klarifikasi lapdu dihentikan sebanyak 4 Lapdu, Inspeksi kasus 7 laporan pengaduan, dalam proses 5 laporan pengaduan.

Selama tahun 2022 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari : hukuman disiplin ringan 3 orang, hukuman disiplin sedang 4 orang, hukuman disiplin berat 1 orang terbukti 7 laporan pengaduan, tidak terbukti 3 Laporan Pengaduan, masih dalam proses 1 Laporan pengaduan. Penjatuhan disiplin ringan 1 orang, hukuman disiplin sedang 8 orang.

Bidang Pidana Militer

Pada tahun 2022 Jaksa Agung RI telah melantik Kolonel CHK askari, SH., MH., sebagai Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dimana bidang ini sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2021 tetang perubahan dan penambanan UU No. 16 tahun 2002 tentang kejaksaan RI yang mana tugas utamanya melakukan kordinasi terhadap pekara koneksitas yang masuk dalam wilayah hukumnnya yaitu wilayah kodam II/Sriwijaya.

Pada tahun 2022 ini bidang Pidana Militer melakukan sosialiasi dan koordinasi dengan Outmil dan Outmilti dan kegiatan FGD dengan tema penguatan Bidang Pidana Militer Kejaksaan Republik Indonesia.

Berita dengan judul: Kejati Sumsel Gelar Konferensi Pers, Laporan Kinerja Tahun 2022 pertama kali tampil pada LIPUTAN4.COM. Reporter: Irwanto