H.M. Syamsul Luthfi Dan BKPM RI Menggelar Diseminasi Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2023.
Liputan4.com – Lombok Timur NTB – Anggota DPR RI Komisi VI Dapil NTB II (Pulau Lombok) H.M.Syamsul Luthfi,SE,M.Si bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI menggelar acara diseminasi publik peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis tahun anggaran 2023 di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (29/07/2020)
Acara diseminasi tersebut dihadiri peserta dari kalangan pemuda dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Lombok Timur.
H.M.Syamsul Luthfi yang merupakan anggota DPR RI dari partai Nasdem itu mengungkapkan, persoalan kompleks investasi selama ini antara lain soal konflik agraria.
“’Negara kemudian hadir dengan munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar para investor itu mau berinvestasi,’’ katanya.
Adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah merupakan hal serius untuk membuat investor lebih yakin dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA). Setelah lapangan investasi tersedia, masalah berikutnya yakni kesiapan tenaga kerja kita.
“Karena itulah pemerintah menyediakan juga balai peningkatkan kualitas tenaga kerja, dimana salah satu lokasinya di Balai Latihan Kerja Internasional di Lenek Lombok Timur ini,”katanya.
Di NTB sendiri, demikian Luthfi, soal hilirisasi investasi juga sedang berlangsung, seperti proses pembangunan smelter atau pabrik peleburan bijih konsentrat hasil tambang di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang saat ini sedang berproses secara konstruksi.
Dijelaskannya Hilirisasi yakni mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sehingga negara kita tidak lagi mengekspor bahan baku, tetapi bahan jadi atau setengah jadi.
“Proses hilirisasi dalam hal pembangunan smelter, katanya, juga melalui rangkaian yang panjang, dari proses pengadaan lahan, tenaga kerja, mesin dan peralatan, material, dan sebagainya. Semua proses dilalui dengan memakan waktu dan biaya ekonomi yang tidak sedikit,”ungkap Luthfi yang juga cucu Pahlawan Nasional asal NTB TGKH.M.Zainuddin Abdul Majid.
Larangan ekspor nikel beberapa waktu lalu yang diterapkan oleh presiden Jokowi merupakan salah satu wujud kebijakan hilirisasi itu.
Demikian halnya dengan hasil tambang seperti konsentrat dari AMNT yang tidak boleh lagi diekspor secara langsung, namun nanti melalui proses di smelter.
Dengan taktik dan strategi hilirisasi 21 komoditas hasil tambang, kelautan dan perikanan, pertanian dan lainnya, kata Syamsul Luthfi, akan membuka secara lebar lowongan kerja di dalam negeri yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Dalam hal ini tentu saja diharapkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai penonton terhadap upaya masyarakatnya untuk berinovasi lebih maju, justru harus men-support dengan berbagai kemudahan regulasi,’’ harapnya.
H.M.Syamsul Luthfi juga mengharapkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini akan menjadi pengayom dan penjamin bagi keberlangsungan usaha pengembangan ekonomi masyarakatnya.
Agar dunia investasi makin menarik, insentif pajak pun telah diterapkan pemerintah terhadap dunia usaha yang mengembangkan usahanya. Kebijakan perpajakan bisa menjadi momok serius dalam pengembangan usaha. Dia mencontohkan perusahaan otomotif raksasa seperti Toyota yang mengembangkan usaha di Thailand karena insentif perpajakan yang menguntungkan perusahaan tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Raharjo Siswohartono yang juga memberikan pemaparan soal hilirisasi investasi tersebut.(red)
Berita terkait
Tidak ada komentar