F-PKS Kembali Bela Rakyat, Anggota DPR RI Mulyanto Tegas Tolak Subsidi Mobil Listrik
Jakarta, 13 Juni 2023
liputan4.com
Menyinggung persoalan tentang pemberian subsidi bagi konsumen yang membeli mobil dengan bahan bakar tenaga listrik, seperti yang sempat disinggung pula oleh Cawapres dari Koalisi Perubahan Rasyid Anies Baswedan (Anies) pada pidato kebangsaan yang disampaikan pada acara Deklarasi Relawan Amanat Indonesia pada tanggal 7/5/2023 yang lalu. Pada kesempatan itu Anies menyampaikan ” Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak didalam subsidi mobil listrik, yang pemilik-pemiliknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi”.
Kali ini Dalam rapat sidang paripurna ke 26 masa sidang V tahun 2022-2023 diruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, hari ini Selasa (13/6/2023) salah seorang Anggota dari Komisi VII DPR RI Mulyanto dari F-PKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) melakukan interupsi ditengah jalan nya persidangan.
Dalam Interupsi nya Mulyanto mendesak Pemerintah untuk tidak memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. pasalnya konsumen kendaraan listrik merupakan kelompok masyarkat mampu. Sementara, pengertian subsidi adalah pemberian bantuan pada badan usaha maupun rumah tangga untuk mengurangi beban masyarkat yang kurang mampu.
Menurut nya diduga ada kejanggalan anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik di APBN 2023 Kementerian Perindustrian. Menurutnya, anggaran tersebut belum pernah dibahas bersama oleh Pemerintah dan Komisi VII DPR RI.
“Kami minta pemerintah untuk tertib dalam penganggaran. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, pemerintah jangan ujug-ujug ada tambahan anggaran untuk subsidi kendaraan listrik pada APBN 2023 tanpa pembahasan dengan komisi terkait. Ini tentu tidak transparan dan menyalahi fungsi anggaran DPR RI,” jelas Legislator Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut Mulyanto menegaskan, jika pemerintah tetap memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang merupakan barang mewah pribadi, hal itu tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“APBN yang langka dan terbatas seharusnya diarahkan subsidinya untuk masyarkat yang tidak mampu. Khususnya diprioritaskan untuk subsidi pupuk, subsidi energi, tarif krl dan sebagainya,” tandas nya.
Heri Kusmanto
Berita terkait
Tidak ada komentar