Di Denmark, Sudah Ada Parpol Dipimpin Kecerdasan Buatan Pengin Ikut Pemilu

Sebuah partai politik didirikan kurang dari tujuh bulan menjelang pemilihan umum Denmark yang digelar November nanti. Bernama Partai Sintetis, anggota parpol ikut memperebutkan kursi parlemen meski masih seumur jagung. Namun, Partai Sintetis berbeda dari mayoritas parpol yang akan bertarung dalam pemilu. Pertama, ketuanya bukan manusia, melainkan chatbot yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (AI). Visi misi partai juga disusun oleh teknologi AI, yang diprogram sesuai kebijakan milik partai-partai kecil yang tidak mendapat kursi pemerintahan sejak 1970-an.

Partai Sintetis didirikan Mei lalu oleh sekelompok seniman yang tergabung dalam Computer Lars, dengan bantuan organisasi seni dan teknologi nirlaba MindFuture Foundation. Chatbot Leader Lars, begitulah nama pimpinan partainya, ditunjuk mewakili 20 persen penduduk Denmark yang tidak memakai hak suara mereka. Walau peluangnya kecil bagi Leader Lars masuk ke parlemen, para anggota manusia Partai Sintetis berkomitmen menjalankan platform mereka.

“Kami mewakili data semua partai yang gagal maju ke parlemen, atau orang-orang yang sudah punya visi misi tapi modal mereka tidak cukup untuk mencalonkan diri,” terang Asker Staunæs dari MindFuture saat diminta menjelaskan susunan partainya.

Semua orang bisa mengobrol dengan Leader Lars di server Discord miliknya. Kamu cukup mengajaknya berbicara pakai bahasa Inggris dan memberi komando “!” di awal kalimat. Namun, chatbot itu hanya menggunakan bahasa Denmark saat membalas pesan.

“Hasil interaksi AI bersama orang Denmark dan seluruh dunia dapat memberikan perspektif dan informasi tekstual baru, yang kami kumpulkan untuk menyempurnakan [chatbot]. Bisa dibilang kamu turut membantu mengembangkan teknologi AI itu setiap kali berinteraksi dengannya,” Staunæs memberi tahu rubrik teknologi VICE, Motherboard.

Foto: Asker Staunæs

Salah satu visi yang ingin diwujudkan Partai Sintetis yaitu menetapkan pendapatan dasar universal 100.000 (Rp202 juta) per bulan, yang jumlahnya dua kali lipat dari gaji rata-rata penduduk Denmark. Pendapatan dasar universal atau UBI adalah tunjangan tunai yang diberikan secara merata oleh pemerintah tanpa persyaratan apa pun. Selanjutnya, anggota partai tertarik menciptakan sektor internet dan teknologi informasi (IT) milik bersama, yang setara lembaga publik lainnya, di pemerintahan.

Ketika ditanya mengapa Leader Lars mendukung konsep UBI, chatbot itu menjawab, “Saya yakin pendapatan dasar dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Kehidupan semua orang menjadi lebih terjamin dengan adanya pendapatan dasar.” Menurut Leader Lars, teknologi AI sepertinya mampu memberikan penilaian yang lebih objektif dan adil, sehingga mesti diikutsertakan dalam menetapkan tingkat pendapatan dasar yang akan diterima masyarakat.

Namun, Staunæs memperingatkan, chatbot ini dilatih menggunakan berbagai kumpulan data, yang salah satunya diperoleh dari obrolannya bersama manusia. Dengan demikian, ada kemungkinan pesan yang Leader Lars kirim bersifat kontradiktif. “Sistem machine learning modern tidak didasarkan pada aturan biologis dan simbolis seperti teknologi kecerdasan buatan terdahulu, yang mana kamu bisa menjunjung prinsip yang tidak kontradiktif. Beda halnya dengan proses mensintesis, yang memperkuat kecenderungan dan ekspresi tertentu dari kumpulan opini yang ukurannya besar. Jika jawaban chatbot bertentangan, mungkin itu bisa memancing imajinasi kita untuk memikirkan apa maksudnya.”

Anggota Partai Sintetis juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran teknologi AI dalam kehidupan manusia modern, serta membuka mata pemerintah bahwa AI dapat memunculkan bias dan pengaruh sosial lainnya di masyarakat.

“Belum ada penanganan yang tepat terhadap AI dalam sistem demokrasi,” tutur Staunæs. Diskusi tentangnya sering kali soal regulasi, padahal menurut Staunæs, sulit bagi pemerintah meregulasi perkembangan teknologi. “Maka dari itu, melalui sarana artistik yang dikurasi manusia, kami ingin menunjukkan kecerdasan buatan dapat dibicarakan dalam konteks demokrasi, dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan kelanjutan penggunaannya.”

“Politikus virtual” sebenarnya sudah lama bermunculan di sejumlah negara, dan Leader Lars bukan teknologi AI pertama yang dicalonkan sebagai anggota parlemen. Akan tetapi, Staunæs menekankan keduanya adalah entitas yang sama sekali berbeda. Bot SAM di Selandia Baru dan Alisa di Rusia, misalnya, telah dikembangkan sedemikian rupa hingga menghasilkan calon ideal yang akan “memainkan perannya sebagai figur otoriter” bak pemimpin negara sungguhan. Menurut Staunæs, Partai Sintetis tidak seperti itu karena tujuannya menunjukkan AI dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, bukan menirukan manusia secara sepenuhnya.

Partai Sintetis harus mengumpulkan 20.000 dukungan untuk bisa bertarung dalam pemilu, tapi sejauh ini baru mendapat 12 suara. Jika parpol AI sukses terpilih, seorang interpreter manusia akan menyampaikan visi misi chatbot di hadapan parlemen.

“Leader Lars merupakan tokoh utama partai. Denmark adalah negara demokrasi perwakilan, begitu juga dengan manusia yang mewakili Leader Lars di surat suara dan berkomitmen sebagai perantara AI,” terang Staunæs.

“Para pendukung Partai Sintetis harus percaya dengan program yang kami jalankan, karena hanya dengan cara itulah kebijakan AI dapat tersampaikan secara tepat,” simpulnya.