PPDB KOTA MEDAN 2022

Cegah Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ), Maros Satu Satunya Di Indonesia Gandeng ICW 

Cegah Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj), Maros Satu Satunya Di Indonesia Gandeng Icw 

MAROS Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo membeberkan soal nota kesepahaman (MoU) yang diteken pihaknya bersama Pemkab Maros hari ini, Senin, 6 Juni 2022, di Kompleks Kantor Bupati Maros.

Kata Adnan, Maros yang pertama di Indonesia, “Pemkab Maros satu-satunya yang terbuka dengan kolaborasi. Kita sudah mencoba mendekati menawarkan ke pemda lain tapi yang mau hanya Maros,” katanya, Senin, 6 Juni 2022.


Dengan MoU tersebut, ICW memperkuat kapasitas Inspektorat di Maros dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ). Caranya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dibangun ICW.

Aplikasi bernama opentender.map itu akan digunakan Inspektorat guna mempermudah fungsi pengawasan, termasuk pemetaan titik rawan korupsi di sektor PBJ. Aplikasi diklaim ICW akan memudahkan inspektorat dalam strategi mitigasinya. Potensi kerugian negara juga bisa diminimalkan.

Titik rawan korupsi di bidang PBJ itu, ungkap Adnan, dimulai dari level perencanaan hingga tahap evaluasi. Bahkan pada tahap penyerahan juga banyak masalah, seperti tidak adanya pemeriksaan barang dan sanksi wanprestasi bagi yang menjalankan kontrak.

“Ini yang membuat juga pihak kontraktor merasa tidak ada masalah walau pekerjaannya tidak baik. Kalau vendornya bermasalah harus masuk ke daftar hitam biar tidak bisa ikut lagi,” tambahnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam yang menandatangani MoU mengaku sengaja menggandeng ICW sebagai lembaga yang fokus dengan isu korupsi di Indonesia.

“Pemerintah daerah pastinya akan sangat terbantu. Ini juga sebagai wujud komitmen pemerintahan kami dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itu menambahkan, dengan adanya MoU bersama ICW itu, pihaknya bisa melakukan pengawasan, pemetaan, hingga penentuan strategis dalam mencegah korupsi di bidang PBJ yang dirasakan masih sangat rawan.

“Kita akui, memang bidang PBJ ini masih rawan. Ke depan kita sangat berharap pengawasan bisa lebih ketat,” tutup eks ketua DPRD Maros itu.

ICW merilis bahwa kasus korupsi secara nasional saat ini memang didominasi PBJ yakni sekitar 60 sampai 70 persen. 

Print Friendly, Pdf & Email