Bupati Luwu Utara Berharap SK Pokja Areal Bernilai Konservasi Tinggi Segera Diterbitkan

Hal itu Ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja yang digelar Fauna Flora Indonesia di Hotel Dalton Makassar, Rabu (26/7).

“Atas nama Pemda, saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan hari ini sebagai tindaklanjut tudang sipulung yang sebelumnya digelar. Luwu Utara ini bukan hanya Paru-paru Sulsel tapi juga Pulau Sulawesi bahkan untuk Indonesia,” kata Indah mengawali pemaparannya.

“Apa yang kita lakukan punya arti strategis terutama menjaga hutan dan keanekaragaman hayati termasuk fauna flora di dalamnya. Terlebih Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masuk dalam kategori baik,” terang bupati Indah.

Lebih lanjut, Indah menyebutkan ada lima  latar belakang pengusulan ABKT di antaranya (1) Ekosistem hutan pegunungan quarles merupakan area yang  tinggi serta yang mengatur tata air untuk mencegah erosi, abrasi, dan sedimentasi; (2) Ekosistem hutan pegunungan quarles merupakan catchman area bagi sejumlah DAS (Karama, Lariang, Salukula, Baliase, Poso, Munte, Lamasi, dll), yang juga menjadi penyangga kehidupan bagi yang lain; (3) Luwu Utara termasuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi khususnya wilayah pegunungan ESDM yang dilalui zona sesar Palu-Koro; (4) Masih terdapat aktivitas perburuan penangkapan satwa liar dilindungi (Anoa) di area pegunungan ini, yang perlu diberikan edukasi dan penyadarhatuan tentang nilai penting kehati dan ekosistem kawasan; (5) Terdapat sebaran tinggalan budaya benda dan tak benda termasuk jejak kebudayaan yang merupakan identitas lokal yang patut dipertahankan dan dilestarikan.

“Butuh komitmen yang kuat dari kita semua, walaupun kita tahu teman-teman KPH sudah melakukan pelbagai upaya. Namun literasi dan edukasi harus terus menerus kita lakukan kepada warga untuk menjaga alamnya sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mitigasi bencana,” pinta bupati yang karib disapa IDP ini.

Pada kesempatan tersebut, IDP juga menyampaikan terima kasih atas dukungan para mitra pembangunan yang melakukan pendampingan.

“Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kita tapi memastikan anak cucu kita dapat menghirup udara yang layak di masa depan. Untuk itu kita berharap hasil dari pertemuan hari ini SK Pokja segera terbit karena prinsipnya regulasi berdasarkan kewenangan pusat dan provinsi. Sehingga ke depan para pihak punya pegangan untuk berbuat,” harap IDP.

Senada, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, Andi Hasbi Nur mengatakan pertemuan tersebut bisa menghasilkan identifikasi siapa yang harus dilibatkan sehingga dalam pembentukan Pokja betul-betul bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Jarang sekali kepala daerah yang mau hadir di acara konservasi lingkungan. Ini menunjukkan komitmen kerja ibu bupati bagaimana menjaga daerahnya sebab hitan merupakan ekosistem dan banyak fauna flora yang harus dihaga di dalamnya,” kata Hasbi.

“Hutan menjadi penyangga, untuk itu menurut saya apa yang coba digagas sangat luar biasa untuk kepentingan ke depan, tidak hanya untuk ketersediaan air tapi juga menjaga dari bencana,” jelas Hasbi. (Rn)