YCK Medan Desak DPRD Sumut Panggil Pemilik Grand Jati Junction Terkait Tidak Memiliki IMB & Amdal

  • Bagikan
YCK Medan Desak DPRD Sumut Panggil Pemilik Grand Jati Junction Terkait Tidak Memiliki IMB & Amdal

Liputan4.Com Medan . Ketua Yayasan Citra Keadilan Medan, Raja M Makayasa Harahap, meminta DPRD Sumatera Utara menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai langkah pengawasan politik dan hukum terhadap bangunan Grand Jati Junction.

Disebutkan, berdasarkan investigasi yang dilakukan, bahwa PT Grand Mahardika Agung Lestari sebagai pengelola Grand Jati Junction telah mendirikan bangunan 38 tingkat di atas tanah lebih dari 0,5 hektar.
Sehingga menurut Raja, berdasarkan Pasal 22 sampai Pasal 33 UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Selanjutnya, UU No.28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung, diduga Grand Jati Junction telah melanggar ketentuan.

“Bangun tersebut wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan tidak dapat mengerjakan bangunan sebelum memiliki itu. Kita menduga Grand Jati Junction tidak memiliki itu,” tutur Raja kepada LIPUTAN4.COM Sabtu (27/2).

Lebih lanjut, Raja menuturkan, berdasarkan temuan di lapangan bahwa pihak pengembang sudah memasarkan dan menjual indent kepada konsumen, sementara bangunan belum selesai. Menurutnya hal tersebut telah berntentangan dengan keputusan Menteri Perumahan Rakyat nomor: 09/KPTS/M/1995 tentang perlindungan konsumen.

“Untuk itu kita meminta DPRD Sumut dalam hal ini Komisi A untuk memanggil pihak pengembang Grand Jati Junction yang sudah melawan hukum. Baik dari aspek lingkungan hidup (tanpa amdal) dan hukum administratif perizinan (tanpa IMB), yang mana akan berdampak buruk pada lingkungan dan sosial,” sebutnya.

Selain itu, Raja mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat permohonan pengawasan politik dan hukum kepada DPRD Sumut, agar Wali Kota Medan membongkar bangunan Grand Jati Junction yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

“Sejak bulan Agustus 2020 kami sudah melayangkan surat permohonan kepada DPRD Sumut, namun sampai hari ini tidak ada jawaban pasti terhadap surat yang kami sampai kan ujar Raja Makayasa

“Kami berharap agar DPRD Provinsi Sumatera Utara agar segera membuat RDP ( Rapat Dengar Pendapat ) dipermasalahan ini jika memang lembaga negara itu tidak bisa menjalankan kan fungsinya sebagaimana mestinya.Kami akan melakukan langkah langkah hukum sebagaimana diatur didalam perundang undangan pungkasnya.(IM)

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

TOL CHIKARANG DAN PELABUHAN MERAK DI TUTUP

0
0
0

Dandim 1710/Mimika Berharap Masyarakat Ikut Wujudkan Kamtibmas Sambut PON XX Papua

11
1
0

Walikota Ngamuk Dalam Mall

72
1
0

Teknik Pengambilan video Liputan4

27
3
0