DIRGAHAYU BHAYANGKARA KET-76

Walikota dan ketua dprd beserta perkopim, perkopimda turut hadir dalam pelantikan gnpk ri kota pekalongan

Walikota Dan Ketua Dprd Beserta Perkopim, Perkopimda Turut Hadir Dalam Pelantikan Gnpk Ri Kota Pekalongan

Liputan4.com 28/01/2022
Kota Pekalongan – Jawa Tengah
Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kota Pekalongan melantik pengurus baru masa bhakti 2021-2026. Pelantikan Organisasi masyarakat yang fokus dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi ini, dilakukan secara langsung oleh Ketua GNPK Provinsi Jawa Tengah, Drs, Hono Sejati, SH, M. Hum, turut disaksikan Ketua GNPK-RI Pusat, Basri Budi Utomo, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid,SE, Ketua TP-PKK Kota Pekalongan, Hj Inggit Soraya, SSn, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir ST MSc, perwakilan Forkopimda Kota Pekalongan, bertempat di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Kamis (27/1/2022).

Walikota Dan Ketua Dprd Beserta Perkopim, Perkopimda Turut Hadir Dalam Pelantikan Gnpk Ri Kota PekalonganPada kesempatan tersebut, HM C. Maretan ditetapkan sebagai Ketua GNPK-RI Kota Pekalongan masa bhakti 2021-2026.


Walikota Dan Ketua Dprd Beserta Perkopim, Perkopimda Turut Hadir Dalam Pelantikan Gnpk Ri Kota Pekalongan

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, SE mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus baru GNPK-RI Kota Pekalongan masa bhakti 2021-2026. Menurutnya, Pemkot Pekalongan sejatinya sangat menyambut baik adanya organisasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah terbentuk di Kota Pekalongan,

Salah satunya GNPK-RI Kota Pekalongan yang baru saja melantik kepengurusannya. Dimana, GNPK-RI ini jika dilihat dari namanya sangat luar biasa dan sejalan dengan program-program Pemkot untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada masyarakat.

“Baru saja Hari Rabu kemarin, Pemerintah Kota Pekalongan telah mencanangkan WBK WBBM di semua OPD yang ada di Kota Pekalongan. Sehingga, kami menyambut baik adanya ormas, LSM yang terbentuk di Kota Pekalongan,salah satunya GNPK-RI ini, tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana senantiasa tetap bersinergi dengan Pemkot untuk menjaga kondusivitas di kota ini,” ucap Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan.

Diungkapkan Aaf, saling mengingatkan dan memberi kritik, saran, dan masukan merupakan suatu keharusan untuk perbaikan mendatang, karena sejatinya pemerintah selalu mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif. Pihaknya meminta agar para pengurus ormas yang baru dilantik ini tidak keluar dari koridor kewenangannya.

Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan korupsi yang bisa dimulai dari diri sendiri.

“Pemkot tidak alergi dan tidak anti dengan kritik, tetapi hal itu harus sesuai fakta dan koridor yang berlaku. Mulailah jangan korupsi dari diri sendiri, pasalnya pemahaman korupsi ini menjadi perhatian bersama. Kehadiran GNPK- RI bukan menjadi momok yang menakutkan, tetapi justru bisa menjadi mitra yang bisa sejalan untuk Kota Pekalongan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua GNPK-RI Kota Pekalongan,HM C Maretan menegaskan bahwa, maraknya korupsi berpengaruh pada turunnya kualitas kesejahteraan masyarakat,
padahal negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dampak korupsi yang semakin besar ini merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat yang harus menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Lanjutnya,GNPK-RI menjadi gerakan rakyat yang dilaksanakan secara kolosal dalam skala nasional untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara indonesia.

“GNPK-RI turut menjadi wadah pergerakan nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mempunyai maksud memberdayakan seluruh rakyat untuk turut serta berperan aktif melakukan revolusi mental dan mewujudkan negara yang bersih bebas dari KKN, sehingga dapat terwujud kehidupan bangsa yang berkeadilan dan sejahtera. Oleh karena itu, seluruh pengurus GNPK-RI dalam mengelola dan melaksanakan tugas organisasi diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan organisasi seluruhnya berdasarkan konsiderasi peraturan perundang-undangan yang berlaku,”papar Maretan.

Pihaknya berharap, usai terbentuk kepengurusan, GNPK-RI Kota Pekalongan seperti di daerah-daerah lainnya yang sudah 95 persen ada di Indonesia, sinergitas organisasi dengan Pemkot Pekalongan, maupun instansi terkait lainnya terus terjadi. Hal ini dilakukan agar kontrol sosial untuk masyarakat Kota Pekalongan bisa terlaksana dengan sukses.

“Untuk program awal,kami langsung sistemnya bersurat untuk dimulainya pengawasan masyarakat lewat GNPK-RI Kota Pekalongan yang ditembuskan ke Pemkot maupun instansi terkait lainnya,”tandas Marhetan)

Print Friendly, Pdf & Email