Wakajagung RI, Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pencanangan Zona Integritas WBK Dan WBBM

  • Bagikan
Wakajagung RI, Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pencanangan Zona Integritas WBK Dan WBBM

Liputan4.com || Jakarta – Hari ini Rabu 07 April 2021, Wakil Jaksa Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum. selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. memberikan pengarahan terkait Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 

Hadir dalam pengarahan Wakil Jaksa Agung RI antara lain Jaksa Agung Muda Intelijen, Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, para Direktur di jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Pusat Penerangan Hukum, para Koordinator di jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta para Pejabat Eselon III di jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Mengawali pengarahannya, Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi harapan pemerintah untuk semakin tertanam dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan pembangunan zona integritas jangan sampai dipandang sebagai beban atau keterpaksaan Aparatur Sipil Negara untuk meraih predikat WBK atau WBBM, melainkan pembangunan zona integritas dapat menjadi budaya yang terbangun dengan sendirinya atas dasar kesadaran dan keikhlasan para ASN.

Dalam membangun zona integritas memang sangat berat dan melelahkan bagi ASN, namun apabila ASN pada semua satuan kerja dalam melakukan perubahan tetap konsisten secara terus menerus maka hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bukan hanya sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah yang dijadikan suatu target bagi satuan kerja. Seluruh aktifitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti Aparat Kejaksaan RI harus bebas dari :

1.    Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

2.    Pelanggaran disiplin;

3.    Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (S.O.P);

4.    Penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang tidak efektif dan efisien;

5.    Memberikan pelayanan yang asal-asalan;

6.    Adanya pamrih.

Khusus untuk Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019, Wakil Jaksa Agung RI juga mendukung agar Puspenkum meningkatkan predikatnya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Mengakhiri pengarahannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan kata-kata bijak (quote) “BEKERJA YANG PARIPURNA ADALAH CARA KITA MENDIDIK BAWAHAN UNTUK MAMPU BERKARYA DENGAN IKHLAS” yang diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melakukan perubahan yang lebih baik.

Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (K.3.3.1)

Jakarta, 07 April 2021
Sumber:Kepala Pusat Penerangan Hukum
LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, SH. MH.

Keterangan Lebih lanjut dapat menghubungi 
Mohamad Isnaeni, SH. / Kasubid Kehumasan

Print Friendly, PDF & Email
Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
0
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

31
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

16
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

59
0
0

Kegiatan Soft Opening Wisata Pantai Muara Indah Suak

32
1
0