UU Cipta Kerja Dari Realitas Politik Ke Realitas Hukum

Uu Cipta Kerja Dari Realitas Politik Ke Realitas Hukum
STIK FAMIKA

LIPUTAN4.COM ,JAKARTA – Realitas Politik 15 Desember ,2020
• Perbincangan dan pembahasan RUU Cipta Kerja Ketika
merupakan realitas politik. RUU Ciptaker kala itu
diwarnai politik kebangsaan maupun politik
prakmatis yang sangat dinamis dan diwacanakan
secara terbuka di ruang publik.

• Berbagai kalangan masyarakat menyampaikan input
politik yang sangat produktif, salah satu melalui
demonstrasi.


• Saat itu, komunikasi politik berjalan demokratis. Masukan dan kritik dari berbagai unsur masyarakat
mewarnai isi UU Ciptaker ini.
Uu Cipta Kerja Dari Realitas Politik Ke Realitas Hukum
REALITAS HUKUM
• Setelah disahkan oleh DPR-RI dan ditandatangan
oleh Presiden, maka UU Cipta Kerja (UU
Ciptaker), bergeser dari realitas politik menjadi
realitas hukum.

• RUU Cipta Kerja telah sah menjadi UU. Kini tugas
kita bersama, utamanya pemerintah agar
sesegera mungkin menerapkannya supaya negeri
ini memetik manfaat dari isi UU Cipta Kerja tersebut

REALITAS HUKUM (lanjut)
• UU ini mampu membangun optimisme baru
dalam penyerapan tenaga kerja dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

• Tentu, UU Ciptaker ini benar-benar
diimplementasikan yang disertai penegakan
sanksi yang tegas.

REALITAS HUKUM (Lanjut)
• Sebagai realitas hukum dan dalam rangka
pelaksanaan UU tersebut, pemerintah
diwajibkan oleh konstitusi menyusun rencana
peraturan pemerintah (RPP) dan rencana
peraturan presiden (RPerpers) sebagai
peraturan turunannya.

PANEN MANFAAT
Banyak manfaat yang bisa dipanen dari UU
Cipta Kerja, antara lain:

• Para pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan
menengah (UMK-M) sangat diuntungkan.

• Kemudahan perizinan, misalnya, melahirkan
harapan baru munculnya pelaku-pelaku bisnis
baru dalam lingkup UMK-M.

PANEN MANFAAT (lanjt ..)
• Ke depan, kegiatan usaha mikro bisa
meningkat menjadi bisnis kecil, kemudian
bertumbuh menjadi bidang usaha menengah
yang pada gilirannya melahirkan usaha
menuju besar, sehingga menjadi besar.

• Dengan rentang pertumbuhan bidang usaha
tersebut, dipastikan dapat melandaikan
piramida struktur kesejahteraan ekonomi di
tengah masyarakat

PANEN MANFAAT (Lanjt)
• Artinya, kelompok masyarakat ekonomi
menengah bertambah secara signifikan.

• Bisa jadi kelak, jumlah kelompok
masayarakat ekonomi memengah lebih
banyak daripada kelompok masyarakat
ekonomi bawah maupun atas.

PANEN MANFAAT (Lanjt)
• Pada struktur sosial ekomoni semacam ini dapat
dipastikan pengangguran berada pada titik
terendah, jika mungkin nol, dan berpotensi
Indonesia bertengger menjadi salah satu negara
maju di dunia di bidang ekonomi.

• Hal tersebut sangat mungkin terjadi, mengapa?
Selain lebih banyak masyarakat di posisi ekonomi
menengah, sumber daya alam Indonesia masih
melimpah ruah di perut bumi dan di seluruh
wilayah maritim Indonesia.

PANEN MANFAAT (Lanjt)
• Oleh karena itu, tidak berlebihan isi UU Cipta Kerja ini
menjadi salah satu jawaban menciptakan kesejahteraan
rakyat di bidang ekonomi.

• Berbagai kemudahan mengelola UMK-M tertuang dalam UU
ini. Karena itu di satu sisi, terbuka lebar bagi seluruh rakyat
Indonesia masuk ke dunia usaha yang sekaligus benar-benar
memperluas dan menciptakan lapangan kerja.

• Di sisi lain, UU ini bisa mendobrak kemapanan sosial menjadi
watak karyawan yang selama ini terbentuk.

PANEN MANFAAT (Lanjt)
• Pada bagian lain, UU Cipta Kerja memberikan
kesempatan lebih banyak lagi koperasi sebagai
tulang punggung perekonomian Indonesia.
• Dengan demikian, mendirikan koperasi yang
berbadan hukum semakin dipermudah.

• Sebab, persyaratan pendirian koperasi yang
terjadi selama ini memungkinkan terjadinya
kegiatan koperasi yang pro pengurus. Jumlah
anggota bisa jadi diposisikan hanya sebagai
pemenuhan persyaratan.

PANEN MANFAAT (Lanjt)
• Dengan demikian, dominasi pendiri dan pengurus dalam
mengambil keputusan di bidang usaha koperasi tidak lagi
terjadi. Selain itu, koperasi berbadan hukum bisa
digunakan menggerakkan ekonom para anggotanya,
termasuk di dalamnya mengajukan pinjaman modal kerja
kepada pemerintah pusat maupun daerah.

• Bila ditelisik secara seksama dari awal hingga akhir, banyak
sekali keuntuangan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja
dibanding dengan sejumlah UU yang terkait sebelumnya,
salah satu di antaranya terkait dengan perizinan usaha

PANEN MANFAAT (Lanjt)
• Penerapan perizinan berbasis risiko. UU ini mengubah dari
berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based).

• Artinya, gradasi resiko bidang usaha menentukan penerapan
perizinan, sbb:
– Risiko tinggi dengan izin
– Risiko menengah-tinggi dengan pemenuhan standar
tertentu
– Risiko menengah-tinggi dengan pernyataan standar
– Risiko rendah cukup pendaftaran.

PANEN MANFAAT (Lanjt)
Intinya:
UU ini sarat kemudahan perizinan,
terciptanya peluang muncul dan
berkembanganya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Prosedur dan alur
birokrasipun menjadi sederhana.

RPP & RPerpres
Untuk itu, RPP dan RPerpres disusun dengan memperhatikan,
menerima dan mempertimbangkan semua aspirasi masyarakat
Indonesia terhadap 11 klaster yang termuat pada UU Ciptaker,
yaitu:

1.Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
2.Perizinan Berusaha
3.Ketenagakerjaan
4.Kemudahan, Perlindungan serta Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM
5.Kemudahan Berusaha

RPP & RPerpres
Untuk itu, RPP dan RPerpres disusun dengan memperhatikan,
menerima dan mempertimbangkan semua aspirasi masyarakat
Indonesia terhadap 11 klaster yang termuat pada UU Ciptaker,
yaitu:

6. Dukungan Riset dan Inovasi
7. Pengadaan Tanah
8. Kawasan Ekonomi
9.Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis
Nasional
10. Administrasi Pemerintahan
11. Pembinaan dan Pengawasan serta Pengenaan Sanksi.

TIM SERAP ASPIRASI
Menko Bidang Prekonomian Republik
Indonesia, Airlangga Hartarto,
mengeluarkan keputusan
membentuk Tim Serap Aspirasi
Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang
dipimpin oleh Franky Sibarani dan
Hendardi sebagai Ketua dan Wakil
Ketua.

TIM SERAP ASPIRASI (lanjt)
Sedangkan sekretaris dipercayakan
kepada Agus Muharam.
Tim ini beranggotakan 22 orang dari
tokoh-tokoh masayarakat dan para
akademisi yang tidak asing di ruang
publik, dan dua juru bicara (Jubir), yang
satu berlatar belakang komunikolog, dan
satu lagi dari ilmuan hukum.

TIM SERAP ASPIRASI (Lanjut)
• Sebagai Tim Serap Aspirasi (TSA), tim ini
bertugas menyerap pemikiran, pandangan,
keinginan dan cita-cita masyarakat terkait
dengan peraturan turunan dalam bentuk RPP
dan PPerpers sebagai pelaksanaan UU
Ciptaker.

• Karena itu, dari aspek komunikasi, tim ini lebih
banyak “mendengar”, daripada “berbicara”.

TIM SERAP ASPIRASI (Lanjut)
• Jadi, stimuli komunikasi yang disampaikan
oleh TSA, itu hanya sebagai motivasi agar
semua komponen masayarakat lebih terpicu
menyampaikan aspirasinya untuk masukan,
pengayaan dan penyempurnaan penyusunan
RPP dan RPerpers.

• Selain tugas mulia, aktivitas “mendengar”
dalam suatu proses komunikasi, merupakan
tugas kepemimpinan yang arif dan bijaksana.

TIM SERAP ASPIRASI (Lanjut)
• Sebab itu, TSA senantiasa berusaha dan
berkomitmen menyerap pendapat setiap
orang, memberikan pengakuan, memahami
arti denotatif, mengungkap makna
mendalam di balik pesan tersurat dan
menciptakan suasana dialog komunikasi yang
egaliter untuk menangkap aspirasi dari
masyarakat, baik yang dikemukakan secara
eksplisit maupun yang “tersimpan” di peta
kognisi dan lubuk hati seseorang, sebagai
WNI

TIM SERAP ASPIRASI (Lanjut)
• Untuk itu, TSA sebagai tim independen terlebih
dahulu “berdiam” dan “mengosongkan” pikiran
sejenak, sehingga dapat menangkap hakekat
keingian masyarakat luas.

• Hanya dengan demikian, TSA dapat menampung
aspirasi dan masukan secara objektif serta
independen dari berbagai kalangan di tengah masyarakat.

• Setelah melalui kategorisasi dan penarasian
sistematis, tentu tanpa mengubah hakekat arti dan makna, selanjutkan direkomendasikan kepada
pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dalam rangka menyusun dan memutuskan RPP dan RPerpres sebagai peraturan
pelaksanaan UU Ciptaker tersebut.

TIM SERAP ASPIRASI (Lanjut)
• Dengan pola komunikasi “mendengar”, TSA mampu
menyerap lebih jauh keinginan terdalam dari setiap WNI
terkait dengan UU Ciptaker yang akan dituangkan pada RPP
dan RPerpers.

• Dalam rangka mewujudkan tugas di atas, TSA telah dan
terus bekerja menjaring sebanyak mungkin aspirasi dalam
bentuk pendapat, keinginan dan atau informasi dari
sebanyak mungkin WNI, diantaranya melakukan diskusi
publik dengan offline, online dan gabungan keduanya serta
melalui sosial media.

LINK DALAM JARIANGAN
Sumber Informasi
Link-link dalam jaringan (daring) yang dapat digunakan
sebagai sumber Informasi:
• Mengakses isi Salinan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja tersedia di
https://uu-ciptakerja.go.id/salinan-uu-nomor-11-tahun
-2020-tentang-cipta-kerja/
•Membuka Daftar Rancangan Peraturan Pelaksana UU
Cipta Kerja dIMembuka Daftar Rancangan Peraturan
Pelaksana UU Cipta Kerja dI

Sumber Dr.Drs ,Emruss Sihombing

Print Friendly, Pdf & Email