Usut Dugaan Mafia Tanah di Poumako, Kejari Mimika Periksa Tiga Saksi Pegawai BPN

Usut Dugaan Mafia Tanah Di Poumako, Kejari Mimika Periksa Tiga Saksi Pegawai Bpn
Kajari Mimika Sutrisno Margi Utomo SH,. MH

TIMIKA |Kasus mafia tanah di pelabuhan Pomako menjadi salah satu kasus yang tengah ditangani Kejari Mimika karena diduga adanya tindak pidana korupsi. Sebab,  pada 23 Oktober 2000, Pemda Mimika telah membentuk panitia pengadaan tanah dan membebaskan lahan seluas 5.561.313 meter persegi.

Sepanjang Menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Mimika, Kajari Sutrisno Margi Utomo tanpa pandang bulu mengusut kasus dugaan mafia tanah di kabupaten Mimika.


Sehingga dengan demikian,  melalui Kejaksaan Negeri Mimika menunjukan  keseriusannya untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di area Pelabuhan Poumako, Kejaksan negeri Mimika terus bergerak memrikasa sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui kasus tersbut.

“Kami melakukan pemeriksaan kepada tiga orang saksi untuk mendalami aset milik Pemda Mimika (Lahan) di Poumako pada Selasa, ” ujar Kajari Mimika, Sutrisno  Margi Utomo melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Liputan4.com (16/8/2022).

Kajari  Mimika  menyebutkan, tiga saksi yang diperiksa diantaranya,  JWA selaku mantan Kepala Seksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Timika Tahun 2006-2013.  Ia (JWA)  bertugas memeriksa kelengkapan berkas dan memproses permohonan ketika sudah mendapatkan hasil dari bagian pengukuran.

Selain JWA, AVD juga Kami periksa, ADV sebagai Staf Petugas ukur di Kantor BPN tahun  2012–2016 beliau bertugas melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang didaftarkan di Badan Pertanahan Negara (BPN) saaat itu.

Sementara untuk PTW sendiri diperiksa sebagai Mantan Kasubsi pendaftaran hak atas tanah di BPN Mimika tahun 2010-2014 yang bertugas dalam mendaftarkan dan pembuatan sertifikat tanah setelah dilakukan pengukuran.

Kejari membeberkan pemeriksaan dilakukan untuk menemukan alat bukti dalam perkara dugaan (Tipikor) aset tanah Pemda Mimika di area pelabuhan Pomako sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2022.

Sebelumnya, kawasan tersebut masih berstatus hutan lindung. Tapi untuk kepentingan pembangunan maka Pemda Mimika mengusulkan penurunan kawasan menjadi area penggunaan lain (APL).

Dari informasi di ketahui, Pemda Mimika bahkan sudah mengeluarkan anggaran total Rp6.775.130.000 untuk pembebasan lahan kepada masyarakat Hiripau sejak Tahun 2000 hingga 2008. Pengeluaran itu tercatat tapi hingga saat ini belum disertifikatkan. Inilah yang sedang diungkap oleh Kejari untuk mengetahui apakah ada kelalaian atau kesengajaan dari pihak yang berwenang.

Terhambatnya proses sertifikasi ini menyebabkan pembangunan pelabuhan menjadi terhambat. Padahal Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran tapi kemudian tidak terserap karena terkendala persoalan lahan.