Tuha Peut Gampong (TPG) Tanjong Meunye Diduga Telah Berlawanan Hukum

  • Bagikan
Tuha Peut Gampong (TPG) Tanjong Meunye Diduga Telah Berlawanan Hukum

Liputan4.com Aceh Utara, Tuha Peut Gampong (TPG) atau kata lain daripada Badan Permusyarawatan Desa (BPD) yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes/Peraturan Gampong/Qanun Gampong) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh tuha peut gampong (TPG) tanjong meunye kecamatan tanah jambo aye.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2006, TPG/BPD adalah salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun keanggotaan TPG/BPD bersifat representatif, yang berasal dari wakil-wakil kelompok di masyarakat, termasuk wakil perempuan.

Jika kita lihat pada aturan diatas, hampir semua aturan tersebut sudah sering dilanggar oleh tuha peut gampong (TPG) sejak dilantik hingga saat ini, kata Muhammad Yunus M Yunus kepada media ini melalui prees releasenya, minggu 23/05/2021.

Lanjut Muhammad Yunus, “Patut kita menduga ada apa dengan tuha peut? Sehingga sangat berani melawan hukum seakan-akan sudah kebal hukum juga, atau jangan-jangan tuha peut sendiri telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, tidak mustahil tuha peut bisa dijerat Undang-Undang No. 28 Tahun 1999”,

Yang anehnya saat pembelian ruko salah satu warga untuk gedung BUMG tahun anggaran 2019 tuha peut juga telah mengabaikan larangan warga dan tokoh-tokoh masyarakat agar tudak membeli ruko tersebut, dan sekarang tuha juga telah membiarkan penyampaian aturan desa dibuat tanpa sepengetahuan dan realisasi dengan masyarakat oleh keuchik dengan semena-mena ditempat warga yang mengadakan “duek pakat” (tradisi diperdesaan aceh) sehingga tidak lagi menggunakan gedung serba guna desa (menasah) untuk musyawarah dengan masyarakat, lalu apa kewajiban dan fungsi tuha peut bagi masrayakat?, kata ketua litearsi kajian desa nusantara

Ia sangat menyesali dengan sikap tuha peut terhadap rakyat, sehingga tidak tau apa resikonya atas perbuatan yang mereka lakukan selama ini seperti tidak lagi membuat rapat umum tahunan seperti rapat tentang laporan pertanggung jawaban (LPJ), rapat umum tentang perencanaan, rapat pertanggung jawaban BUMG sejak berdiri hingga saat ini belum pernah dilakukan, padahal rakyat sudah sering mendesak tuha peut untuk mengadakan apa saja rapat yang bersifat umum.

DPW LKDN Aceh mendesak bupati aceh utara dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti dan mengevaluasi bagi kinerja tuha peut gampong (TPG) yang selama ini sudah melawan hukum, tutupnya sampai berita ini tayang belum ada konfirmasi dari pihak terkait. namun awak media telah berulang kali mencoba Menghubungi TPG (TUHA Peut) namun hp sama anaknya.

Reporter Saif Aceh

Bagaimana Reaksi Anda?
Suka
0
Suka
Waww
0
Waww
Haha
1
Haha
Sedih
0
Sedih
Lelah
0
Lelah
Marah
0
Marah
  • Bagikan
LIPUTAN4.COM Kami ingin menunjukkan kepada Anda pemberitahuan untuk berita dan pembaruan terbaru.
Dismiss
Allow Notifications