Tolak DOB dan PPT, IPMAMI se- Jawa Bali: Deklarasi Eltinus Omaleng Menuju Papua Tengah Ilegal

Tolak Dob Dan Ppt, Ipmami Se- Jawa Bali: Deklarasi Eltinus Omaleng Menuju Papua Tengah Ilegal
Mahasiswa/i IPMAMI se-Jawa Bali saat mengelar aksi tolak Dob dan deklarasi Papua tengah di depan gedung DPR-RI rabu, (29/6/2022)

TIMIKA | Jelang penetepan DOB di tiga wilayah Papua yang tinggal menghitung jam bakal disahkan oleh DPR-RI, namun sebelum keputusan disahkan mulai ditentang oleh  sejumlah mahasiswa/i Papua yang sedang mengenyam pendidikan di luar Papua yakni salah satunya Ikatan Pelajar Mahasiswa  Mimika (IPMAMI) se-Jawa Bali.

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika (IPMAMI) se-Jawa Bali menyatakan protes atas deklarasi Pemkab Mimika yang mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus Jilid II dan deklarasi kepada Eltinus Omaleng sebagai Gubernur Papua tengah.


Dalam rilis tertulis yang diterima redaksi, liputan4.com  Rabu (29/6/2022) sore, Ketua Korlap aksi  IPMAMI, Terry Kum meminta para politisi, Ormas atau organisasi apapun untuk tidak mengatasnamakan masyarakat demi kenyamanan dan kekuasaan.

“Kami masyarakat dan mahasiswa tidak terima Otsus Jilid II dan DOB di Kabupaten Mimika. Kami menolak,” tulisnya.

Dalam aksi tersebut di depan gedung DPR-RI, Mahasiswa/i  Mimika juga menyampaikan pernyataan sikap tuntutan mahasiswa  terkait DOB dan deklarasi Bupati Mimika Eltinus Omaleng karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Di tegaskan,  pasca pengesahan UU Otonomi khusus Jilid II yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus (OTSUS), kementrian dalam negeri republik indonesia mengundang sembilan bupati yang berasal dari wilayah pegunungan tengah papua. Pertemuan yang di rencanakan 14 maret 2022, mengagendakan persiapan pemekaran propinsi di wilayah papua khususnya pegunungan tengah. Pembahasan tersebut di dasarkan pasal 76 UU ayat 3, No.2 tahun 2021 tentang otonomi khsusu bagi propinsi Papua, “ pungkas Daniel kelanangme selaku Ketua BPP IPMAMI  se-Jawa Bali, “ tegas kordinator lapangan Terry Kum.

Dikemukakan, tuntutan pemekaran propinsi, sebelumnya di sampaikan oleh beberapa elite politik dengan landasan 1). SK Gubernur papua barat No. 125 /72/3/2020 tentang pemekaran provinsi daerah papua barat daya, 2). Deklarasi 4 bupati, 3). deklarasi di Timika pada tanggal 4 februari 2021 meliputi kabupaten. Timika, paniai, dogiyai, deyai, nabire dan puncak. Permintaan asosiasi pegunungan tengah papua,  Befa yigibalom kepada presiden Jokowi di Jakarta.

“Keputusan sepihak kementrian dalam negeri bersama elite-elite politik praktis di papua menimbulkan protes masyrakat, kemudian melakukan aksi damai di 26 wilayah termasuk Mimika sejak maret sampai juni menyatakan menolak pemekaran DOB dan Otsus kemudian beberapa wilayah mendapatkan tindakan represif dan intimidasi, hal ini menunjukan bawah ruang demokrasi di Papua umumnya dan juga khususnya di Kabupaten Timika,” tandas Daniel.

Yan Mandenas, Lenis Kogoya, Befa Jigibalom, Matias Awaitouy, Eltinus Omaleng dan beberapa pejabat politik praktik mengunakan pangung politik untuk mencari perhatian Jakarta agar dapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemakaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas areal papua secara keseluruhan adalah 45,941,167h, dengan kekayaan permukaan bumi dan alam yang melimpah. Pemerintah Provinsi Papua dinas pertambangan dan energi merilis peta potensi minyak dan gas, tampak hampir seluruh wilayah papua termasuk Timika di penuhi dengan sumber daya alam.

Selain itu, dampak otonomi khusus dan pemekaran wilayah akan menjadi lahan baru bagi militer indonesia untuk menjaga kepentingan ekspoloitasi sumber daya alam. Akibat dari program Otsus dan pemekaran disektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru peningkatan kuantitas sekolah milik swasta. Begitu pulah sektor kesehatan jumlah orang asli papua yang kurang dari 4juta akan terus menipis dengan angka kematian yang tinggi. Di sektor tani perampasan tanah akan terus masih dengan kepentingan pemodal dengan dari hak guna dan hak pakai di wilayah Timika.

Maka dengan itu Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/I kabupaten mimika menegaskan  bahwa Bapak Bupati Mimika Eltinus Omaleng dengan timnya stop mengatas namakan 7 kabupaten, lembaga adat,  gereja,  masyarakat mimika,  atas kepentingan pemakaran provinsi papua tengah untuk segelinter elit-elit lokal dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut;

  1. KAMI IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA/I KAB. MIMIKA (IPMAMI) SE-JAWA DAN BALI MENOLAK DENGAN TEGAS DEKLARASI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH ADAT KABUPATEN MIMIKA DAN MEEPAGO
  2. ELTINUS OMALENG STOP MENGATAS NAMAKAN ASOSIASI BUPATI MEEPAGO UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI
  3. BUPATI MIMIKA ELTINUS OMALENG STOP MENGGUNAKAN GEREJA UNTUK KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS
  4. ORGANISASI ILEGAL DI TIMIKA STOP MENGATASNAMAKAN MASYARAKAT MIMIKA MENDUKUNG DEKLARASI DAERAH OTONOMI BARU DI WILAYAH ADAT MEEPAGO
  5. KAMI IKATAN PELAJAR MAHASISWA/I KAB. MIMIKA SE-JAWA DAN BAIL MENOLAK DENGAN KERAS PEMEKARAN DAERAH OTNOMI BARU DI WILAYAH ADAT MEEPAGO
  6. BUPATI KAB. MIMIKA TIDAK BOLEH BERWATAK OTORITER
  7. STOP PERAMPASAN TANAH MASYARAKAT ADAT DI TIMIKA
  8. KAMI IKATAN PELAJAR DAN MAHASISWA/I KAB. MIMIKA SE-JAWA DAN BAIL MENDUKUNG PETISI RAKYAT PAPUA. (*)

 

Print Friendly, Pdf & Email