PPDB KOTA MEDAN 2022

Tersangka Belum Juga Ditahan, Publik Menanti Putusan KPK Soal Kasus Korupsi Gedung Gereja Kingmi

Tersangka Belum Juga Ditahan, Publik Menanti Putusan Kpk Soal Kasus Korupsi Gedung Gereja Kingmi

TIMIKA, Liputan4.com | Dalam beberapa bulan ini publik Mimika kembali coba diingatkan soal kasus korupsi yang diduga menyeret Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dan pihak kontraktor, terkait pembangunan Gereja Kingmi 32, hal itu setelah surat penetapan tersangka yang sempat ramai beredar di media sosial yang di keluarkan oleh KPK  beberapa bulan lalu.

Hingga kini, pemeriksaan demi pemeriksaan sudah digelar namun publik Mimika kembali mempertanyakan kasus tersebut sudah sejauh mana ditangani KPK, pasalnya, sampai pada hari ini belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh komisi anti rasuah itu soal siapa aktor utamanya dan berapa orang yang bakal dijerat.


Disinyalir, penanganan kasus tersebut mandek di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penetapan tersangka yang sudah sempat beredar bahkan, surat pencekalan bepergian pun telah di layangkan, tetapi publik menilai isu itu hanya angin surga oleh KPK.

Sebelumnya, KPK setelah penetapan tersangka, seharusnya kasus tersebut dibuka diruang publik, sehingga publik mengetahui secara terang benderang siapa aktor utama dalam kasus tersebut.

Diketahui, pembangunan gedung Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika tersebut hingga kini telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 250 miliar yang bersumber dari APBD Mimika tahun anggaran 2015, 2016, 2019, 2021 dan akan berlanjut tahun anggaran 2022 ini.

Tahap pertama tahun 2015 menghabiskan dana Rp 46,2 miliar, disusul tahap dua tahun 2016 Rp 65,6 miliar. Kemudian tahap tiga tahun 2019 Rp 47,5 miliar.

Setelah sekian tahun tidak dianggarkan lagi, Pemkab Mimika menganggarkan lagi melalui APBD-Perubahan 2021 senilai Rp 44 miliar dan kembali mengalokasikan anggaran melalui APBD 2022 ini senilai lebih dari Rp 50 miliar.

Dengan begitu, penggunaan anggaran yang begitu fantastis, KPK belum juga mengungkap siapa dalang atas penyalahgunaan dana miliaran rupiah tersebut.

Selain itu, Publik menantikan pengungkapan kasus tersebut secara terbuka, sebab kasus tersebut bsudah bertahun- tahun lamanya, yang hingga kini statusnya belum juga jelas.

Dikutip dari Tirto id, KPK dinilai lemah dalam Dua tahun (per 20 Desember 2021) masa kepemimpinan Firli Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai pegiat antikorupsi sebagai “kemunduran” dan “menjatuhkan muruah lembaga.

Koalisi Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM), dan Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan, pasca kepemimpinan Firli dan revisi UU KPK, menurunkan kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Mereka merilis laporan bertajuk “Laporan Hasil Evaluasi Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.” Koalisi menilai KPK tidak memiliki arah pemberantasan korupsi yang jelas. Lebih mengutamakan pencegahan yang penuh jargon, minus formula yang berdampak signifikan.

DPR, pemerintah, dan KPK seolah alergi terhadap penindakan. Bahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan harmonisasi UU Tipikor berdasarkan ketentuan UNCAC, urung mereka laksanakan. (Red)

 

 

Print Friendly, Pdf & Email