Ternyata Karena ini, Rakyat Ancam Kibarkan Bintang Kejora di Keerom

Ternyata Karena Ini, Rakyat Ancam Kibarkan Bintang Kejora Di Keerom

Keerom Liputan 4 Com – Menanggapi isu Pengibaran Bintang Kejora di Distrik Waris Kabupaten Keerom,  Politikus Partai Gerindra yang juga mantan Ketua LMA Kabupaten Keerom Bonfasius Moenda mengatakan, isu pengibaran Bendera Bintang Kejora pada HUT TPN/OPM Tanggal 1 Juli 2022 di Kabupaten Keerom, terjadi karena emosi ketidakpercayaan rakyat terhadap Pemerintah Daerah atas pelayanannya.

Demkian Politikus Partai Gerindra Kabupaten Keerom Bonifasius Moenda S.Ip, via selulernya kepada Liputan4 di sela sela kegiatan Partai Politik di luar Papua (Rabu, 28/6/2022)


Kata Bonifasius, Jika di cermati secara baik,   dapat kita temui beberapa catatan atas munculnya Isu yang juga sebagai suatu manifestasi/pernyataan dari masyarakat untuk pengibaran BK ini antara lain, tidak nampaknya iplementasi atas janji Bupati kepada masyarakat saat kampanye. Janji Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Keerom ke Waris yang belum terwujud, Pembangunan Pos Linas Batas (PLB) di Waris yang di biarkan, Persoalan Asrama Mahasiswa Distrik Waris di Waena Kota Jayapura, yang belum di Bayar pemerintah, hingga Pembangunan Infrastruktur lainnya yang di nilai belum nampak

Perlu kita memahami bahwa, Hamper 90% di Propinsi Papua, Bintang Kejora  dapat berkibar akibat janji Pemerintah (Pemimpin/Bupati) yang melenceng. Apa yang terjadi di keerom hari ini bisa di katakan hal yang sama. Rakyat hari ini bertanya, sudahkan pelayanan total atau 80% dari Visi dan  Misi terserap secara merata hingga ke tempat duduk Rakyat, ?

Harapan Rakyat’ dan Eksen Pemerintah setidaknya 70-80% harus nyambung,  jika  kalimat PERUBAHAN yang sedang gencar di bicarakan oleh berbagai media di Keerom ini terwujud.. Janji harus menjadi misi kerja utama, sehingga tidak mubasir oleh emosi ketidakpercayaan rakyat,  Ujar Politikus Gerindra ini.

Menurutnya, isu pengibaran BK ini  merupakan ungkapan kecewaan masyarakat atas pelayanan pemerintah, sehingga  hal ini di harapkan menjadi sebuah coretan mata pena di sampul depan kertas putih pemimpin daerah saat ini, untuk di sikapi secara integritas

Selain Pemerintah guna menganitisipasi terjandinya hal hal yang tidak di inginkan di wilayah ini kapan saja, Lembaga Masyarakat Adat (LMA)  di harapkan mampu berperan aktif dalam merangkul masyarakat secara holistic guna  mendorong Pembangunan serta meredam munculnya isu sisu  negative yang sering membias dan meresahkan di wilayah ini.  

Lanjut Bonifasius Moenda,  rakyat itu memang milik Dewan Adat tetapi progres adalah milik LMA dengan demikian apapun situasi yang terjadi hari ini, kita perlu menyikapi secara  baik, guna mempertahankan keutuhan  bangsa dan Negara. Karena Pemerintah telah menaruh perhatian khusus dalam melakukan upaya-upaya  melanjutkan misi pemerintah di tengah tengah masyarakat adat kepada LMA,

Lebih jauh Ketua Komisi C DPRD Keerom ini menambahkan, pemerintah Daerah yang di backup oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di haruskan rangkul berbagai pihak secara holistic, dengan demikian maka kita akan mengetahui apa  yang sedang terjadi di tengah tengah masyarakat keerom saat ini,

Jangan menutup ruang bagi rakyat yang hendak mengajukan saran, kritikan, dan lainnya. Sejumlah tokoh tokoh kami butuhkan dalam pembanguan daerah ini, bahkan mantan tokoh OPM perlu kita rangkul dan mendengar apa yang ada dalam pikirannya.

jika tidak demikin maka, sudah tentu kita tidak dapat membangun daerah ini secara aman, karena terus berhadapan dengan isu isu profokatif yang bisa dapat menimbulkan konflik secara nyata di wilayah ini, kapan saja.   Tutup Bonifasius Moenda

 

Print Friendly, Pdf & Email