Tanah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Desa

tanahkasdesa

LIPUTAN4.COM,PAMEKASAN – Tanah-tanah di wilayah desa dan menjadi kewenangan Pemerintahan desa dalam sejarah desa di Jawa dapat dikategorisasikan antara lain sebagai berikut:

1. Tanah Pecaton atau tanah Ganjaran atau dengan sebutan tanah bengkok, yaitu tanah desa yang merupakan penghasilan bagi kepala desa, sekretarisdesa, kepalaurusan, kepala seksi, dankepala dusun;

2. Tanah Titisoro, yaitu tanah desa yang hasilnya dimasukkan dalam kas desa dan
digunakan antara lain untuk membantu masyarakat yang terkena musibah,terlantar, fakir miskin, mendirikan sekolah, tempat ibadah dan lain yangsejenis;

3. Tanah Pangonan, yaitu tanah yang dikelola oleh desa dan dipergunakan untuk
menggembalakan ternak warga desa yang bersangkutandenganmaksud
agar ternaknya tidak merusak kebun milik orang lain atau berkeliaran di jalan;

4. Tanah Sengkeran, yaitu tanah desa yang hasilnya dimasukkan dalam kas desa dan
dipergunakan antara lain untuk bersih desa, perawatan punden (makamcikal bakal pendiri desa) dan untuk upacara ritual lainnya;

5. Tanah Guron, yaitu tanah desa yang hasilnya dimsukkan dalam kas desa dandipergunakan sebagai penghasilan guru yang belum diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang bertugas di Desa;

6. Tanah Cawisan, yaitu tanah yang hasilnya dimasukkan dalam kas desa danmerupakan dana taktis kepala desa yang digunakan untuk keperluan yangbersifat insidentil;

7. Tanah-tanah lain yang sejenis yang dikuasai dan merupakan kekayaan desa.

Dalam perkembangannya, tanah-tanah tersebut pengelolaannya sudah diatur dengan Undang-Undang Desa (UU 6/2014) dan aturan turunannya, yaitu: PP 43/2014, PP 47/2015, PP 11/2019, serta aturan pelaksanaannya, yaitu Permendagri 1/2016, Permendagri 1/2017, dan Permendagri 20/2018.

Bahwa seluruh aset desa yang berupa tanah itu harus dikelola oleh desa, hasil pengelolaannya dimasukkan ke rekening kas desa, dan selanjutnya penggunaan uangnya ditentukan dalam Perdes APBDes.

Apabila pengelolaan tanah-tanah milik desa tidak sebagaimana uraian di atas, maka itu dapat kategorikan pidana korupsi, penyerobotan, penggelapan, dan/atau menguasai tanah yang bukan haknya.

Oleh sebab itu, rakyat dapat melaporkan ke unit Tipikor kepolisian atau ke unit pidsus kejaksaan.

Sumber: Lembaga Kajian Desa.

Print Friendly and PDF
REKOMENDASI

Tinggalkan Balasan