T.A.2022,Pemda Lotim NTB Fokus Bangun Infrastruktur,Setelah Dua Tahun Terkendala Pandemi Covid-19.

Reporter: Makbul Topik: NTB, Pemerintahan
  • Bagikan
T.a.2022,Pemda Lotim Ntb Fokus Bangun Infrastruktur,Setelah Dua Tahun Terkendala Pandemi Covid-19.
Foto : H.M.Sukiman Azmy (Bupati Lotim-NTB) dan Murnan,S.Pd (Ketua DPRD Lotim-NTB)

Liputan4.Com – Lombok Timur – Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H.M.Sukiman Azmy mengatakan, dalam dua tahun terakhir selama Pandemi Covid-19 penanganan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena anggaran untuk infrastruktur terpotong untuk penanganan Covid-19. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaiakan Bupati kepada wartawan seusai menghadiri Rapat Paripurna Penetapan KUA-PPAS oleh Pemda besama DPRD Lombok Timur, digedung Dewan. Kamis (18/11/2021)


Meskipun demikian, menurut Bupati Sukiman, pada Tahun Anggaran 2022 mendatang, sesuai dengan nota kesepakatan antara Pemkab Lotim dan DPRD Lotim terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2022, penanganan infrastruktur akan menjadi prioritas yang selama 2 tahun terakhir terbengkalai.

“Ada tiga jenis infrastruktur yang menjadi prioritas kita pada Tahun Anggaran 2022 di antaranya; jalan, jaringan irigasi dan penanganan air minum,”ungkap Bupati.

Untuk menanggulangi kekurangan anggaran penanganan infrastruktur lanjut Bupati Sukiman, Pemkab Lotim bersama DPRD sepakat melakukan pinjaman ke Bank NTB Syariah sebesar Rp200 miliar.

“Pinjaman ini, semata-mata untuk hajat hidup masyarakat Lotim. Skema pengembaliannya pun akan diangsur hingga tahun 2024 mendatang,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lotim, Murnan memberikan pandangan terhadap rencana utang Rp200 miliar. Menurutnya, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses peminjaman tersebut. Pertama, kemampuan daerah untuk membayar utang. Kedua, masalah waktu pengembalian dan ketiga, penggunaan pinjaman.

‘’Syarat ini penting seperti belanja ke mana saja dan diperuntukkan apa saja. Sebab, untuk peminjaman itu tidak semudah yang dibayangkan. Setelah disetujui dewan, harus  mendapatkan rekomendasi dari Pemprov NTB. Selanjutnya mendapat persetujuan dari Kemendagri,’’ tutup Murnan.(Bul)

Print Friendly, Pdf & Email
  • Bagikan