PPDB KOTA MEDAN 2022

‘Sunat Dana BOS’, Tim Eksekutor Kejari Mimika Jebloskan Dua Terpidana Kasus Korupsi ke Jayapura

'Sunat Dana Bos', Tim Eksekutor Kejari Mimika Jebloskan Dua Terpidana Kasus Korupsi Ke Jayapura
Tim Eksekutor Kejaksaan Mimika saat menyerahkan terpidana Korupsi ke Lapas Perempuan Klas III Jayapura, Jumat, (17/6/2022)

TIMIKA | Kejaksaan Negeri Mimika Mulai menunjukkan taringnya dalam memberantas kasus korupsi setelah dipimpin oleh Margi Utomo SH,.MH.

Hal itu dibuktikan setelah pada pekan lalu pihaknya telah membongkar 3 Kasus Korupsi di Kabupaten Mimika, Papua.


Tak henti sampai disitu, Kejari Mimika melalui tim eksekutor yang dipimpin Kajari Sutrisno Margi Utomo kembali mengesekusi satu kasus korupsi dana pendidikan yakni dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Dari keterangan yang diterima Liputan4.com,  pada Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 07.45 WIT, tim Eksekutor menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-3762, Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Mimika, Papua, yang terdiri dari Sutrisno Margi Utomo, S.H.,M.H., selaku Kajari Mimika dan Donny Stiven Umbora, S.H Kasi Pidsus, serta staf Timotius Paulus Rumanasen, Pengawal telah mengeksekusi para terpidana Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Orang Asli Papua (BOP-OAP) pada SMA Negeri 1 Tahun Anggaran 2019 ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Jayapura yang berada di Distrik Arso Kabupaten Keerom, ” ungkap Kajari Mimika melalui WhatsApp kepada media ini Jumat (17/6/2022).

Dijelaskan Kajari, perjalanan udara dimulai dari Mimika ke Jayapura, setelah turun dari Bandara Sentani Jayapura dilanjutkan dengan perjalanan darat menempuh jarak sekitar 75 km dengan waktu sekitar 1 jam 57 menit menuju Distrik Arso Kabupaten Keerom.

“Setelah sampai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Jayapura di Keerom, Tim Jaksa Eksekutor diterima oleh Ibu Alfonsina Hindom, selaku Kasubsi Admisi dan Orientasi mewakili Kepala Lapas Perempuan Klas III Jayapura, dan N.T. Silas Enoch, selaku Pengelola Sistem Data Base Kemasyarakatan, beserta jajaran, mereka merasa senang dan mengatakan, baru kali ini Lapas dikunjungi Kajari, Bapak adalah orang pertama yang berkunjung kemari,” papar Margi Utomo.

Selain itu, lanjut Kajari, memang jarak tempuh yang begitu jauh, hal ini menjadi tantangan bagi para petugas, juga keluarga terpidana jika mau membesuk jaraknya jauh dan belum ada angkutan umum.

“Setelah melengkapi administrasi pelaksanaan eksekusi lalu diterima para terpidana yaitu Terpidana  (SB) dan Terpidana II.  (MA),” sambungnya.

Sebelumnya, eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I Jayapura Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap. tanggal 18 Februari 2022, dan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mimika selaku Jaksa Eksekutor Nomor : Print-156/R.1.16/Fu.1/03/2022 tanggal 09 Maret 2022.

“Para terpidana berlaku kooperatif yakni pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 menyelesaikan kewajibannya di Kejaksaan Negeri Mimika dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga total yang dibayar dan langsung disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 100.020.000,- (seratus juta dua puluh ribu rupiah),” lanjutnya.

Pada hari itu juga langsung disetorkan uang pengganti sebesar Rp. 516.918.025,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah) yang sebelumnya dititipkan pada Rekening Penampungan Lainnya (RPL) 141 Kejaksaan Negeri Mimika pada BNI Cabang Mimika disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP Kejaksaan Negeri Mimika atas penuntasan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, langkah Kejaksaan Negeri Mimika ini telah membuktikan bahwa penanganan perkara bukan semata-mata memenjarakan orang semata, namun upaya pemulihan kerugian negara dapat dilakukan dengan paripurna dengan adanya upaya pembayaran uang pengganti, juga upaya penerimaan negara dari denda dan biaya perkara yang dibayar dengan penuh kesadaran oleh para terpidana.

“Meskipun biaya penanganan perkara di Kejaksaan setahun hanya dibiayai satu perkara dengan biaya sangat minim, namun hasilnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara,” tutup Kajari.

Print Friendly, Pdf & Email

Penulis: TimEditor: Makatita