Soal penyederhanaan Birokrasi,IDP”tidak usah khwatir”

Liputan4.com_Luwu Utara --- Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi atau eselonisasi di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditanggapi Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat berbicara di hadapan ASN pada upacara bendera, Senin (23/12/2019), di Halaman Upacara Kantor Bupati. “Saya ingin mengingatkan bahwa rencana penyederhanaan birokrasi tahun depan itu sudah mulai diberlakukan,” ucap Bupati Indah Putri Indriani (IDP). Untuk itu, kata dia, ada beberapa langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupatan Luwu Utara dalam menghadapi rencana penyederhanaan birokrasi tersebut. “Kita sedang menginventarisir beberapa jabatan yang kemungkinan akan disederhanakan. Ada 195 jabatan fungsional yang dikeluarkan BKN akan kita sesuaikan nanti,” jelas Indah. Dari 195 jabatan fungsional tersebut, Indah menyebutkan masih banyak jabatan struktural yang belum tertampung dalam jabatan fungsional tersebut. “Jadi, kepada ASN, tidak usah khawatir akan rencana penyederhanaan birokrasi ini karena kami juga akan mengusulkan supaya ada jabatan fungsional tambahan atau yang baru,” imbuhnya. Meski demikian, lanjut dia, penyederhanaan birokrasi ini tentu akan menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit buat pemerintah daerah. Masih kata dia, penyederhanaan birokrasi berbicara tentang perubahan budaya kerja. Di mana penyederhanaan ini menitikberatkan pada kinerja individual daripada kinerja organisasi. “Ini tantangan dan menjadi catatan kita semua. Olehnya itu, saya harap kita semua memperhatikan kompetensi personal dan kedisiplinannya,” harapnya. Pada Musrenbangnas yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan, penyederhanaan birokrasi untuk merespon dengan cepat setiap perubahan yang ada. Ia menyebutkan, birokrasi di Indonesia ibarat sebuah kapal besar yang perlu dirampingkan. “Perlu sebuah birokrasi yang ramping tapi fleksibel guna merespon setiap perubahan,” kata Jokowi. “Yang namanya eselon III dan IV, sedang kita kaji dan kalkulasi untuk dipangkas biar birokrasi kita tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Untuk itu, semua pimpinan di daerah harus bisa memutuskan. Jangan khawatir, ini tidak akan mengurangi income atau pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Sekali lagi, jangan khawatir,” tandasnya.(LH)

Liputan4.com_Luwu Utara — Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan birokrasi atau eselonisasi di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditanggapi Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat berbicara di hadapan ASN pada upacara bendera, Senin (23/12/2019), di Halaman Upacara Kantor Bupati.

“Saya ingin mengingatkan bahwa rencana penyederhanaan birokrasi tahun depan itu sudah mulai diberlakukan,” ucap Bupati Indah Putri Indriani (IDP). Untuk itu, kata dia, ada beberapa langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupatan Luwu Utara dalam menghadapi rencana penyederhanaan birokrasi tersebut.

“Kita sedang menginventarisir beberapa jabatan yang kemungkinan akan disederhanakan. Ada 195 jabatan fungsional yang dikeluarkan BKN akan kita sesuaikan nanti,” jelas Indah. Dari 195 jabatan fungsional tersebut, Indah menyebutkan masih banyak jabatan struktural yang belum tertampung dalam jabatan fungsional tersebut.

“Jadi, kepada ASN, tidak usah khawatir akan rencana penyederhanaan birokrasi ini karena kami juga akan mengusulkan supaya ada jabatan fungsional tambahan atau yang baru,” imbuhnya. Meski demikian, lanjut dia, penyederhanaan birokrasi ini tentu akan menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit buat pemerintah daerah.

Masih kata dia, penyederhanaan birokrasi berbicara tentang perubahan budaya kerja. Di mana penyederhanaan ini menitikberatkan pada kinerja individual daripada kinerja organisasi. “Ini tantangan dan menjadi catatan kita semua. Olehnya itu, saya harap kita semua memperhatikan kompetensi personal dan kedisiplinannya,” harapnya.

Pada Musrenbangnas yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan, penyederhanaan birokrasi untuk merespon dengan cepat setiap perubahan yang ada. Ia menyebutkan, birokrasi di Indonesia ibarat sebuah kapal besar yang perlu dirampingkan. “Perlu sebuah birokrasi yang ramping tapi fleksibel guna merespon setiap perubahan,” kata Jokowi.

“Yang namanya eselon III dan IV, sedang kita kaji dan kalkulasi untuk dipangkas biar birokrasi kita tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Untuk itu, semua pimpinan di daerah harus bisa memutuskan. Jangan khawatir, ini tidak akan mengurangi income atau pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Sekali lagi, jangan khawatir,” tandasnya.(LH)

Leave a Reply