Sekda Lotim NTB, Ponpes Memiliki Peran Strategis Untuk Meningkatkan IPM Di Lombok Timur.

Sekda Lotim Ntb, Ponpes Memiliki Peran Strategis Untuk Meningkatkan Ipm Di Lombok Timur.

Liputan4.Com – Lombok Timur,NTB – Sekretaris Daerah Lombok Timur (Sekda Lotim), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs.H.M. Juaini Taupik, M.AP menjadi pembicara dalam seminar yang bertemakan “Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pesantren Untuk Mewujudkan Stabilitas Sosial” yang digelar dalam rangka peringatan Haul Almagfurullah TGH.M.Mutawalli Yahya Alkalimi Ke-38, bertempat di Ponpes Darul Yatama Walmasakin (Yadama) Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Lotim. Jumat (25/02/2022).

Pada pemaparannya Sekda mengatakan, eksistensi Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) adalah mitra yang sangat penting bagi pemerintah. Kontribusinya dalam pembangunan umat, terutama peningkatan IPM, Ponpes menempati peran strategis.


HM Juaini Taupik menyebut, komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pengembangan Ponpes di Bumi Patuh Karya ini sangat tinggi. Terbukti katanya, di era pemerintahan SUKMA, setiap tahun mengalokasikan anggaran antara Rp5 miliar sampai Rp6 miliar untuk pembinaan santri terutama yang menyelenggarakan tahfiz.

Namun demikian, kata Sekda, dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) tidaklah hanya menjadi beban pemerintah, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Karenanya, diharapkan kolaborasi antara pondok pesantren dan pemerintah serta pihak-pihak lain menjadi sebuah keniscayaan.

Pada acara tersebut yang juga hadir sebagai nara sumber diantaranya,, Sekretaris Forum Kerjasama Pondok Pesantren (FKSPP) Lotim, TGH Gunawan Ruslan Lc; Wakapolres Lotim, Kompol Agung Asmara; dan Kasi Pembinaan Pendidikan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Lotim, H Makinuddin.

Sekretaris FKSPP Lotim, TGH Gunawan Ruslan memaparkan sejarah Pondok Pesantren (Ponpes) di Indonesia. Menurutnya, Ponpes di Indonesia lahir sebelum Indonesia terbentuk. Bahkan, rumusan berdirinya Indonesia tidak terlepas dari andil tokoh-tokoh pesantren. Untuk itu, dia berharap, pemerintah jangan memandang pesantren dengan sebelah mata. Secara kedudukan hukum, pemerintah baru mengakui adanya pesantren dengan diterbitkannya UU pesantren oleh Presiden Jokowi tahun 2019 lalu.

Wakapolres Lotim, Kompol Agung Asmara memaparkan, pengendalian Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Timur telah berjalan baik. Diakuinya, situasi Kamtibmas relatif berjalan lancar berkat sinergi dengan para tokoh wabilkhusus para ulama pimpinan Ponpes.

Menurutnya, jumlah personel polisi di wilayah yang berpenduduk 1 juta lebih ini masih di bawah 900 orang. Tentu rasio ini tidak mampu mengkover wilayah yang luas. Karenanya, sinergi dengan Pondok Pesantren menjadi mutlak dalam memberikan penyadaran hukum bagi generasi muda khusunya.

Sementara itu, Kasi Pondok Pesntren Kantor Kemenag Lotim, H Makinuddin menguraikan kewenangan dan tanggung jawab Kemenag Lotim dalam pembinaan pendidikan Pesantren. Pihaknya, selain secara administratif mengeluarkan sertifikat operasional pesantren, juga melakukan pembinaan langsung kepada 243 jumlah Pesantren di Lotim.(red)

Print Friendly, Pdf & Email