Sama-Sama Bersumber Dari APBD Perangkat Desa Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Sama-Sama Bersumber Dari Apbd Perangkat Desa Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Liputan4 com.Lampung Selatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, larangan itu berhubungan dengan dua hal:


(1) Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

(2) Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana bunyi pasal 29 huruf (i) Juncto Pasal 51 huruf (i). Tentang kedua hal yang disebutkan diatas, Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang dimaksud.

Perangkat Desa atau kepala Desa yang merangkap jabatan baik sebagai petugas sensus penduduk online ,Guru Swasta,PPK,Panwascan,harus memilih.

Jika tetap bertahan sebagai kepala Desa dan  perangkat Desa, maka ia harus meninggalkan pekerjaan lain diluar pekerjaannya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Karena undang –undang telah mengatur bahwa perangkat Desa tidak boleh rangkap jabatan. Mengingat dana  yang digunakan untuk membayar PPK dan Panwascam, Guru Swasta, Petugas Sensus, sama-sama bersumber dari APBD walaupun besaran angkanya tidak sama dengan UMP/UMR. Logikanya sederhana, perangkat Desa yang dilantik dalam jabatan yang berbeda sama halnya dengan rangkap jabatan.

Apakah benar dizaman sekarang ini sangat sulit mencari anggota masyarakat yang berpotensi mengisi posisi tersebut diluar Perangkat Desa? Tentunya, larangan ini juga berfungsi untuk menjaga netralitas. Selain itu perangkat Desa juga tidak mungkin melaksanakan dua tugas yang berbeda secara bersamaan dalam jabatan yang berbeda.(red)

[zombify_post]