PPDB KOTA MEDAN 2022

Renville Napitupulu Sangat Kecewa Dinkes Medan & BPJS Kesehatan Abaikan Sosialisasi Perda Kesehatan

Renville Napitupulu Sangat Kecewa Dinkes Medan &Amp; Bpjs Kesehatan Abaikan Sosialisasi Perda Kesehatan

Liputan4.Com MEDAN-Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia Renville Pandapotan Napitupulu ST sangat merasa kecewa dengan sikap Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Kesehatan yang dinilai mengabaikan kegiatan sosialisasi tentang perda kesehatan.

 


Renville Napitupulu Sangat Kecewa Dinkes Medan &Amp; Bpjs Kesehatan Abaikan Sosialisasi Perda Kesehatan

Rasa sangat kecewa Politisi Partai Solidaritas Indonesia ini dikarenakan kedua instansi tersebut tidak menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di Jalan Bahagia Link IV Komp Tanah Wakaf, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu (29/1/2022).

Renville Napitupulu Sangat Kecewa Dinkes Medan &Amp; Bpjs Kesehatan Abaikan Sosialisasi Perda Kesehatan

“Saya sangat kecewa dan mengecam keras sikap Dinkes Medan dan pihak BPJS Kesehatan yang tidak menghadiri acara ini, padahal Perda Kesehatan ini merupakan bidang mereka dan masyarakat sangat butuh informasi sistem kesehatan dari mereka.

Dalam hal ini saya minta Wali Kota Medan mengevalusi kinerja Dinkes Medan di acara Sosperda No 4 Tahun 2021 yang dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Camat Medan Helvetia, Lurah Cinta Damai dan jajaran Kepling serta ratusan warga tegas Renville Pandapotan Napitupulu.ST

Renville Napitupulu Sangat Kecewa Dinkes Medan &Amp; Bpjs Kesehatan Abaikan Sosialisasi Perda Kesehatan

Apalagi, kata Renville, kinerja mereka khususnya Dinkes Medan juga masih lambat, terutama dalam pendataan warga untuk BPJS PBI yang hingga kini masih sekitar 290 ribu orang.

Padahal untuk tahun 2022 ini Pemko Medan bersiap menanggung kuota 400 ribu lebih atau bertambah 72 ribu dari tahun-tahun sebelumnya, dan jumlah ini ditambah lagi kuota 100 ribu penerima PBI dari kebijakan pusat ucapnya

“Namun Dinkes seperti tidak siap untuk penambahan kuota ini”. Sementara seiring naiknya kuota penerima PBI pastinya turut menambah jumlah anggaran yang merupakan uang milik rakyat, dan kami di DPRD Medan terus berjuang agar penambahan kuota ini bisa tercover ujar Renville Napitupulu

Tapi sayangnya pihak Dinkes masih lambat melakukan pendataan. Pemko Medan harus mengevaluasi kinerja Dinkes Medan, termasuk ketidakhadiran mereka pada Sosialisasi Perda Kesehatan,” tegas Renville yang juga Ketua DPD PSI Kota Medan.

Disebutkannya juga, dalam acara-acara dewan seperti ini, pihak Dinkes sering hanya mengutus perwakilan dari puskesmas. “Nah, bahkan sekarang utusan dari puskesmas pun tidak ada. Padahal acara ini yang membiayai adalah warga melalui pajak, tapi mereka tidak menghargainya,” ujar Renville kesal.

Sementara itu, Camat Medan Helvetia Alexander Sinulingga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Renville Napitupulu yang berkenan menggelar acara Sosialisasi Perda Kesehatan di wilayah tersebut.

Menurutnya, kesehatan adalah salah satu kebutuhan primer, karena semua orang ingin sehat.

“Perda ini sangat perlu diketahui warga, karena di perda ini diatur seluruh permasalahan tentang sistem kesehatan di Kota Medan,” sebut Camat.

Begitu juga Lurah Cinta Damai, Syena Christy br Siregar sangat menyambut baik anggota dewan Renville Napitupulu menggelar Sosialisasi Perda Kesehatan sehingga warganya bisa memahami persoalan kesehatan di Kota Medan.

Lurah juga meminta agar warga tetap menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu pola hidup sehat.

“Marilah kita bahu membahu menjaga kebersihan demi untuk kesehatan kita bersama,” imbaunya seraya mengingatkan warga untuk tetap mentaati prokes dan melakukan vaksinasi termasuk vaksinasi booster.

Sedangkan perwakilan Dinsos Medan, Dedi Pardede mengatakan Perda Sistem Kesehatan ini harus dijalankan bersama-sama lintas sektoral, termasuk pihak Dinsos. “Sistem kesehatan harus terkoneksi mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Permensos, penerima sistem kesehatan (PBI) dari pusat harus melalui DTKS. Namun untuk Kota Medan, pihak Pemko Medan juga turut menanggung iuran warganya,” jelas Dedi seraya mengimbau kepada warga yang belum terdaftar masuk BPJS PBI untuk segera mendaftar.

Salah seorang warga yang hadir mengakui kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama. Namun kesehatan juga tergantung dari kondisi lingkungan warga.

“Seperti lingkungan di sini banyak parit tumpat yang akhirnya berdampak pada kesehatan warga. Mohon masalah parit ini diatasi pak,” katanya.

Menjawab ini, Renville Napitupulu berjanji akan menindaklanjuti masalah parit tersebut ke dinas terkait di jajaran Pemko Medan

Print Friendly, Pdf & Email