"MARI SIAPKAN JIWA RAGA UNTUK MENJEMPUT KEAGUNGAN LAILATUL QADAR DAN KITA SEMUA MENJADI PILIHANNYA UNTUK MENDAPATI RAHMAT DAN MAGFIRAH-NYA DAN KEMBALI MENJADI HAMBA YANG DIKASIHI. MARHABAN YA RAMADHAN.""JIKA HATI SEPUTIH AWAN, JANGAN BIARKAN IA MENDUNG. JIKA HATI SEINDAH BULAN, HIASI DENGAN SENYUMAN. MARHABAN YA RAMADHAN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN. SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA."

Relawan MERAH HATI : Soal Resufle ,Jokowi Butuh ” Kabinet Perang “

  • Bagikan
Relawan MERAH HATI : Soal Resufle ,Jokowi Butuh " Kabinet Perang "

Liputan 4 Com . Sumatera Selatan – Palembang , Pandemi Covid 19 yang masih terus berlangsung dan belum menunjukkan gelagat mereda dalam waktu dekat membuat Indonesia tidak saja dihadapkan pada tantangan kesehatan, melainkan juga tekanan ekonomi dan politik. Pandemi memberi tekanan luar biasa pada perekonomian akibat terganggunya aktivitas ekonomi nasional bahkan global. Bukan tidak mungkin, ekonomi Indonesia bakal memasuki masa resesi menjelang akhir tahun ini.

Seperi diketahui, ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 masih tumbuh 2,97 persen, sedangkan pada kuartal kedua mengalami perlambatan lebih dalam, yaitu minus 5,32 persen. Kuartal ketiga, Kementerian Keuangan memprediksi, ekonomi Indonesia masih akan minus hingga 2,9 persen. Sejumlah pakar bahkan meyakini, perekonomian Indonesia berpotensi terkoreksi lebih dalam dari perkiraan pemerintah.

Kondisi ini juga dialami negara-negara lainnya, seperti Inggris yang mengumumkan pertumbuhan minus 20 persen, India minus 23 persen, serta Amerika Serikat minus 32,9 persen serta Singapura yang mengalami pertumbuhan minus hingga 42 persen. Ancaman resesi memang terjadi dalam skala global, dimana Bank dunia memproyeksikan 92,9 persen negara di dunia akan mengalami resesi pada tahun ini, dengan pertumbuhan minus 8-9 persen secara global.

Tersendatnya aktivitas ekonomi membuat pelaku usaha melakukan rasionalisasi, diantaranya melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Awal Oktober 2020, Kadin mengumumkan 6,4 juta pekerja dirumahkan atau di-PHK sejak awal pandemi hingga kini. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja menyatakan lebih dari 3 juta pekerja menerima dampak PHK atau dirumahkan periode Maret-Juli 2020. Pandemi yang belum terkendali diyakini bakal terus menekan pelaku ekonomi melakukan rasionalisasi.

Kondisi serupa juga terjadi di kalangan pekerja informal dan pelaku usaha kecil dan menengah yang pada krisis ekonomi 1997 menjadi penyangga krisis. Akibat kehilangan pendapatan, daya beli masyarakat menurun lalu menekan akumulasi konsumsi yang signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Lesunya sektor riil menunjukkan masyarakat menahan belanja, menguras tabungan untuk keperluan mendesak, bahkan berhutang untuk bertahan hidup.

Kondisi ini dapat berubah menjadi ketidakpuasan bahkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang jika dimanfaatkan oleh lawan politik pemerintah, dapat memunculkan krisis politik di Indonesia. Protes menolak omnibus law awal Oktober lalu, boleh jadi menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam penanggulangan pandemi, seperti pembagian bansos, raskin, BLT, pra-kerja dan lainnya.

Krisis politik akibat pandemi sudah terlihat di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat, Brazil dan negara Amerika Latin. Aksi protes berubah menjadi kekerasan mengguncang negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Chili, Ekuador, dan Kolombia. Ekskalasi konflik ini dipicu kemarahan atas ketidaksetaraan, korupsi, dan kebijakan penghematan pemerintah dalam masa pandemi.

Menghadapi situasi serius ini, Presiden Jokowi membutuhkan tim yang berkualitas, solid dan totalitas bekerja, termasuk di kabinet. Seperti kita ketahui, pembentukan kabinet yang berlangsung sebelum pandemi, penyusunannya mengedepankan akomodasi kekuatan politik, sehingga layak diragukan relevansinya menghadapi pandemi dengan segala turunan efeknya.

Sehingga di tengah beratnya tantangan kesehatan, ekonomi dan politik akibat pandemi, sebaiknya semua kekuatan politik memberi mandat penuh kepada Jokowi untuk membentuk “kabinet perang” melawan pandemi. Meskipun secara normatif penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, namun kini hal itu mesti diberikan tanpa basa-basi, demi menyelamatkan rakyat Indonesia dari bencana kesehatan dan ekonomi.

Jakarta, 30 Oktober 2020

Ketua Umum Relawan Merah Hati
*Hendri Kurniawan*(Hp. 0813-1551-0488)   (AGUS MAULANA )

Print Friendly, PDF & Email
  • Bagikan

Channel Liputan4 TV – Live News

Kel. Hj.Rampeani Rachman Gelar Bukber Dan Malam Pisah Bersama Kepala UPBU Timika Syamsuddin Soleman

23
0
0

Desa Bumi daya Dalam Pengelolaan Bumdes patut di jadikan percontohan

45
0
0

Peresmian Usaha Unit Bumdes Maju Bersama Oleh Camat Palas Program one Village one outlet

22
0
0

Trobosan Baru Budidaya Udang Dengan Air Tawar Di Palas

71
0
0